Pantau - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berkomitmen memaksimalkan program strategis seperti operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Makassar pada Selasa, 2 September 2025.
Program Strategis Fokus pada Stabilitas Harga dan Daya Beli
Menurut Munafri, ketersediaan sejumlah komoditas pangan di Makassar saat ini berada dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil.
Meski demikian, Pemkot Makassar melalui TPID akan tetap menjalankan sejumlah program strategis seperti operasi pasar, dukungan pada sektor pertanian, serta digitalisasi distribusi pangan.
"Fokus utama kita adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar," ungkap Munafri.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkot akan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan para pemangku kepentingan.
Koordinasi tersebut mencakup aspek distribusi pangan, pengawasan stok, serta intervensi pasar bila dibutuhkan.
Tujuan utamanya adalah agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga yang tidak terduga.
Dalam rapat yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri, Munafri juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Inflasi Nasional Turun, Tapi Beberapa Daerah Masih Perlu Perhatian
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Agustus 2025 mengalami tren positif.
"Angka ini cukup baik, yang mencatat minus 0,08 persen. Faktor utamanya adalah terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan yang cukup serta intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah dan langkah lainnya," ujar Tito.
Inflasi Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 2,37 persen.
Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait pengendalian inflasi.
"Hal ini akan kita bahas lebih detail dalam rapat bersama TPID dan pemerintah daerah, agar strategi pengendalian inflasi tetap efektif di seluruh wilayah," tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut dipercepat sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Evaluasi dan analisis inflasi dilakukan berdasarkan rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
