Pantau - Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan bahwa Oktober 2025 menjadi momentum penting bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk di Maluku Utara, untuk membuka jalan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Momentum Baru bagi Koperasi Desa
Farida menyebut KDKMP mampu menghadirkan modal hingga triliunan rupiah ke wilayah tersebut.
"Negara hadir untuk koperasi. Tapi modal ini hanya bisa dimanfaatkan dengan proposal bisnis yang matang, manajemen profesional, dan kemitraan produktif," ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi Regional (Rakor) ke-6 Kementerian Koperasi di Ternate pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Mulai Oktober 2025, KDKMP secara resmi beroperasi dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Pemerintah juga menyiapkan akses modal kerja dan belanja modal dengan skema pembiayaan yang lebih mudah melalui perbankan maupun lembaga nonbank.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, menekankan bahwa KDKMP merupakan jawaban atas kebutuhan riil masyarakat desa.
"Dengan digitalisasi, akses pembiayaan, dan pendampingan yang kuat, koperasi akan benar-benar menjadi rumah ekonomi rakyat dan penggerak kesejahteraan desa," ujarnya.
Dukungan Pemerintah dan Percepatan di Daerah
Pemerintah pusat menyiapkan lebih dari 1.100 Project Management Officer (PMO) dan 8.000 Business Assistant (BA) di seluruh Indonesia untuk mendampingi ribuan koperasi agar siap bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan.
Rakor ke-6 ini melibatkan tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, guna menyamakan strategi, memetakan kebutuhan, dan mempercepat lahirnya koperasi modern yang kompetitif.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir, menegaskan bahwa percepatan pengesahan KDKMP di Malut menjadi salah satu program prioritas.
"Dengan adanya koperasi pada desa/kelurahan di Malut, akan membantu menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.
Budi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan mengirim surat resmi kepada Gubernur Malut, wali kota, dan bupati se-Malut.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Pengurus Wilayah Notaris Malut untuk mempercepat pembentukan KDKMP di daerah.
- Penulis :
- Arian Mesa
