Pantau - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kerajaan Arab Saudi sepakat memperkuat kerja sama dalam memberantas kejahatan transnasional, termasuk narkotika, dalam pertemuan The 2nd Joint Committee Polri – Ministry of Interior (MOI) Kingdom of Saudi Arabia yang berlangsung di Bali pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Pertemuan ini menghasilkan minutes of meeting (MoM) yang berisi langkah konkret implementasi kerja sama keamanan bilateral, di antaranya pemberantasan narkotika yang akan mulai dijalankan pada Desember 2025.
Kerja sama ini mencakup peningkatan kolaborasi dalam bidang intelijen, riset, dan laboratorium forensik guna menangkal kejahatan lintas batas seperti penyelundupan dan terorisme.
Fokus Nasional dan Sinergi Internasional
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan tiga fokus utama dalam menjaga stabilitas hukum di Indonesia, yaitu pemberantasan narkotika, penyelundupan, dan judi online.
Ia menegaskan bahwa ketiga bentuk kejahatan besar tersebut tidak dapat ditangani secara sektoral.
"Polri terus memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga negara, serta mitra internasional seperti Interpol dan otoritas keamanan negara sahabat," ungkapnya.
Menurut Dedi, tren kejahatan narkotika kini semakin menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern, contohnya penggunaan ketamin melalui hidung serta etomidate yang dicampur dalam liquid pods.
Karena itu, ia menyebut penguatan kerja sama internasional dalam bidang riset, intelijen, dan laboratorium forensik sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional.
Komitmen dan Diplomasi Keamanan Global
Kepala Delegasi Kerajaan Arab Saudi, Major General Abdullah Bin Abdulrahman Al-Hamad, menyambut baik kesepakatan ini.
"Kerajaan Arab Saudi berkomitmen memperkuat koordinasi strategis dengan Indonesia untuk bersama-sama menghadapi ancaman narkotika, ekstremisme, dan kejahatan lintas negara," ujarnya.
Nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup seluruh potensi ancaman lintas batas, termasuk terorisme dan tindak pidana transnasional lainnya.
Setelah kerja sama pemberantasan narkotika dimulai pada Desember 2025, program ini akan diperluas ke sektor keamanan lainnya.
Kerja sama ini dinilai sebagai bentuk nyata dari police diplomacy dan menjadi model sinergi global dalam menghadapi kejahatan lintas negara, sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
