Pantau - Pemerintah China menyatakan telah menerima undangan resmi dari Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, namun belum memberikan kepastian mengenai partisipasi maupun pembayaran dana kontribusi yang diminta.
China Dikonfirmasi Telah Terima Undangan AS
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengungkapkan bahwa negaranya telah menerima undangan dari Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
"China sudah mendapat undangan Amerika Serikat soal Dewan Perdamaian Gaza," kata Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa, 20 Januari 2026.
Meskipun telah menerima undangan, Guo tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait keputusan China untuk bergabung maupun terkait permintaan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS dari pemerintah AS.
"China sudah mendapatkan undangan AS, tidak ada lagi informasi yang dapat saya tambahkan mengenai hal ini," ujarnya saat beberapa kali ditanya oleh wartawan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebagai bagian dari rencana penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
Trump juga menyatakan bahwa negara-negara yang ingin menjadi anggota permanen dewan tersebut harus membayar lebih dari 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun.
Struktur dan Rencana Dewan Perdamaian Gaza
Dewan Perdamaian Gaza terdiri dari sejumlah tokoh internasional, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Trump akan menjabat sebagai ketua pertama dewan tersebut dan memiliki wewenang untuk memutuskan negara mana yang diundang menjadi anggota.
Setiap negara anggota memiliki masa jabatan maksimal tiga tahun, kecuali bagi negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama.
Keputusan dewan diambil berdasarkan suara mayoritas, namun tetap membutuhkan pengesahan dari ketua.
Trump juga bertanggung jawab menyetujui penggunaan segel resmi kelompok tersebut.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menyusul disahkannya resolusi Dewan Keamanan PBB pada November 2025 yang mendukung rencana komprehensif AS untuk Gaza.
Rencana tersebut mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara di wilayah Gaza, pengerahan pasukan stabilisasi internasional dengan mandat militer, serta pelucutan senjata kelompok Hamas.
Negara Lain yang Diundang dan Struktur Tambahan
Selain China, negara-negara yang juga telah menerima undangan antara lain Norwegia, Belanda, Slovenia, Turki, Yordania, dan Maroko.
Para pemimpin negara tersebut telah mengonfirmasi bahwa mereka menerima surat undangan langsung dari Presiden Trump.
Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan layanan di Gaza, Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza yang beranggotakan antara lain Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Tony Blair, Reem Al-Hashimy dari UEA, Ali Al-Thawadi dari Qatar, Hassan Rashad dari Mesir, serta Jared Kushner dan Steve Witkoff.
Selain itu, dibentuk pula National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite teknokratik yang akan mengawasi transisi kekuasaan di wilayah tersebut, dipimpin oleh Dr Ali Sha'ath, mantan wakil menteri Palestina.
Latar Belakang dan Dampak Kemanusiaan
Pembentukan berbagai badan tersebut merupakan bagian dari fase kedua kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Fase ini mencakup penarikan penuh pasukan Israel, pelucutan senjata Hamas, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pembentukan pemerintahan sementara Palestina.
Sejak konflik pecah pada Oktober 2023, lebih dari 71.000 orang dilaporkan tewas di Jalur Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Lebih dari 171.000 orang lainnya mengalami luka-luka.
Kementerian Kesehatan Palestina mencatat bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, sedikitnya 464 warga Palestina tewas dan hampir 1.280 lainnya terluka akibat serangan lanjutan dari Israel.
- Penulis :
- Shila Glorya
