Pantau - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Siaga Bencana untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Instruksi Presiden PKS Nomor 05/D/INP/PRES-PKS/2025 yang diterbitkan pada 2 Desember 2025.
Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, menunjuk Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, sebagai pemimpin komando penanganan bencana.
"Kepada Satgas Siaga Bencana DPP PKS di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP PKS agar terus bergerak memimpin dan memobilisasi secara nasional pengerahan bantuan dan relawan kemanusiaan," ungkap Al Muzzammil.
Pimpinan PKS Turun Langsung, Gaji Pejabat Dipotong untuk Bantuan
Agar penanganan bencana berjalan efektif dan menyentuh langsung para korban, PKS menugaskan jajaran pimpinan pusat untuk turun langsung ke lokasi bencana.
Sekretaris Jenderal DPP PKS ditugaskan ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara, sementara Ketua Fraksi PKS DPR RI dikerahkan ke Aceh untuk mengoordinasikan bantuan secara langsung.
Salah satu langkah konkret lainnya adalah pemotongan gaji pejabat publik dari PKS, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah.
"Duka saudara kita yang terdampak bencana masih terasa, bantuan kemanusiaan masih sangat diperlukan. Ini adalah wujud tanggung jawab moral dan politik PKS dalam melayani rakyat," ujar Al Muzzammil Yusuf.
Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan kemanusiaan harus dilaksanakan dengan prinsip respons cepat, tepat, akuntabilitas publik, dan transparansi.
Struktur DPW PKS di seluruh Indonesia juga diminta segera mengoordinasikan bantuan dari kader serta menyiapkan Relawan Kemanusiaan.
Relawan dari DPW terdekat yang tidak terdampak akan dikirimkan ke wilayah bencana untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Pemerintah Pusat Siapkan Rehabilitasi 100 Hari
Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyatakan bahwa target pemulihan akan dilakukan dalam waktu 100 hari.
"Fase rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur," jelas Pratikno.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar negara hadir dan membantu masyarakat bangkit dari situasi sulit.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
