Pantau - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, mengajak seluruh kader partai untuk bersikap kritis namun tetap solutif dalam menjalankan peran sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Puan menyampaikan ajakan tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan yang digelar di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta Utara.
Ia menekankan bahwa sikap kritis harus tetap didasari oleh analisa tajam, berbasis regulasi, menggunakan data, fokus pada substansi, dan tidak menyerang personal.
"Kritis juga berarti kita berpikiran terbuka dan objektif. Kita juga harus tahu, apakah permasalahan saat ini juga disebabkan oleh kekuasaan yang kita miliki di masa lalu? Sehingga kita harus bijaksana dalam menyampaikan kritik," ungkapnya.
Puan menegaskan bahwa menjadi partai penyeimbang berarti mampu mendukung kebijakan pemerintah yang baik dan mengoreksi serta menyempurnakan yang kurang tepat.
"Kritis tidak berarti selalu menolak apa yang disampaikan pemerintah. Kita mendukung yang baik dan mengkoreksi serta menyempurnakan yang tidak baik," ia mengungkapkan.
Sikap Cerdas dan Strategis dalam Politik
Selain kritis, Puan menekankan pentingnya sikap cerdas dalam berpolitik yang diwujudkan dengan kemampuan menempatkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara efektif, rasional, dan bermartabat.
"Cerdas bukan berarti reaktif atau konfrontatif tanpa arah, melainkan melalui ketepatan membaca situasi, kecermatan memilih strategi, serta konsistensi dalam menjaga tujuan," ujarnya.
Ia memberi contoh posisi Fraksi PDIP di DPR RI yang harus cerdas dalam mempertahankan pengaruh meskipun berhadapan dengan tujuh fraksi lainnya.
"Di DPR RI, satu Fraksi PDI Perjuangan berhadapan dengan tujuh Fraksi lainnya. Tanpa kehadiran Fraksi PDI Perjuangan, setiap Rapat dapat menjadi sah. Dalam kondisi seperti ini, kita harus cerdas menjaga posisi Fraksi agar tetap diperhitungkan," jelasnya.
Solusi Konkret dan Kepedulian Rakyat
Puan menekankan bahwa setiap kritik dari kader harus diiringi dengan solusi konkret demi melanjutkan pembangunan nasional.
"Jangan mengkritik kalau tidak punya solusi; mengapa solusi menjadi penting? Solusi menjadi penting karena kita pernah menjadi partai pemerintah, sehingga memahami secara nyata kompleksitas pengambilan kebijakan dan tantangan pembangunan nasional," tegasnya.
Menurutnya, pengalaman sebagai partai pemerintah menempatkan PDIP pada posisi yang berkewajiban untuk menawarkan alternatif kebijakan.
"Pengalaman tersebut menempatkan kita pada posisi yang tidak hanya berhak mengkritik, tetapi juga berkewajiban menawarkan alternatif solusi kebijakan. Dengan demikian, maka kita tetap memiliki komitmen agar pembangunan nasional tetap bergerak maju dan tidak mundur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Ia menambahkan bahwa meskipun kini PDIP tidak berada di jajaran partai pemerintah, hal tersebut bukan alasan untuk melepas tanggung jawab terhadap arah pembangunan nasional.
"Perbedaan posisi politik tidak menghapus tanggung jawab moral dan kebangsaan terhadap masa depan rakyat dan negara," ujarnya.
Puan juga mengingatkan bahwa peran sebagai partai penyeimbang hanya akan bermakna jika orientasinya jelas untuk kepentingan rakyat.
"Tanpa orientasi tersebut, peran penyeimbang akan kehilangan arah dan menjadikan partai sibuk mengurus kepentingannya sendiri, terjebak pada manuver internal yang terpisah dari kebutuhan masyarakat," katanya.
Ia pun menekankan pentingnya kader PDIP fokus kepada solusi, bukan sekadar pernyataan atau polemik.
"Maka akan fokus kepada solusi dan bukan hanya sibuk berbunyi," ucapnya.
"Ini penting agar kita tidak terjebak pada ambisi, tidak terjebak pada emosi pribadi, melainkan kita Insya Allah bisa terus menjalankan posisi penyeimbang yang berdasarkan pada ideologi dan berorientasi pada solusi atas persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia," tambahnya.
Sebagai penutup, Puan memberikan contoh konkret peran aktif PDIP dalam membantu korban bencana alam.
"Di situ kita langsung bergerak, dan bukan hanya berteriak. Seperti yang Ibu Ketua Umum sampaikan bahwa membantu korban bencana adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan politik," tandasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
