Pantau - Pengamat sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies ISESS Khairul Fahmi menilai pemerintah tengah berupaya menyelaraskan kebutuhan TNI akan alat utama sistem senjata dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
Upaya tersebut dilakukan agar pengadaan alutsista tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi industri pertahanan nasional.
Kebijakan ini mendorong industri pertahanan dalam negeri, baik BUMN maupun swasta, agar tidak berhenti pada fungsi perakitan semata.
Arah kebijakan pemerintah difokuskan pada penguasaan teknologi secara bertahap, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan rantai pasok dalam negeri.
Tantangan Kemandirian dan Aspek Regulasi
Khairul Fahmi menilai salah satu tantangan utama industri pertahanan nasional adalah memastikan kemandirian tidak berhenti pada tahap perakitan.
Pengembangan industri pertahanan dinilai harus sejalan dengan Undang-Undang Industri Pertahanan yang mengamanatkan penguasaan teknologi sebagai tujuan jangka panjang.
Penguatan rantai pasok dalam negeri serta peningkatan kualitas sumber daya manusia disebut sebagai fondasi utama kemandirian industri pertahanan.
Dari sisi fiskal, Khairul Fahmi menilai pembiayaan industri pertahanan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada APBN.
Anggaran pertahanan juga harus mencakup pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional TNI, serta belanja rutin sektor pertahanan lainnya.
Oleh karena itu, kebijakan pemerintah mendorong skema pembiayaan alternatif dinilai rasional dan sesuai dengan praktik internasional.
Pemerintah mulai mendorong pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan perbankan nasional, termasuk bank BUMN.
Dukungan sektor keuangan terhadap industri pertahanan dinilai mulai terlihat melalui penjajakan berbagai skema pembiayaan dan kerja sama.
Risiko Ketergantungan Asing
Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia Zaenal menyoroti pengalaman historis Indonesia terkait ketergantungan pada pemasok asing.
Ketergantungan tersebut dinilai berisiko karena potensi embargo dan gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik.
Zaenal mendorong kemandirian industri pertahanan nasional untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan maju.
Kemampuan mandiri di sektor pertahanan dinilai dapat menciptakan efek penangkal serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tingkat diplomasi.
Pemerintah Indonesia disebut telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
