Pantau - Komisi VII DPR RI mendorong penerapan Domestic Price Obligation atau DPO komoditas karet untuk melindungi petani di tengah anjloknya harga dan penurunan produktivitas industri karet nasional.
Kegiatan tersebut diberitakan pada 25 Januari 2026 dan berlangsung di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
Kunjungan itu dilakukan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate atau BSRE.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga memimpin langsung rapat dalam kunjungan kerja tersebut.
Lamhot Sinaga menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur untuk memulihkan industri karet nasional yang produktivitasnya terus menurun.
Ia menilai karet yang sebelumnya menjadi komoditas unggulan dan penyumbang devisa negara kini mulai ditinggalkan petani rakyat.
Harga karet yang jatuh disebut menjadi penyebab utama petani beralih ke komoditas kelapa sawit yang dinilai lebih menguntungkan.
Lamhot Sinaga mengingatkan jika kondisi ini dibiarkan, industri karet berorientasi ekspor berpotensi mengalami kemunduran bahkan terancam tutup.
Dalam kesempatan itu, Lamhot Sinaga menegaskan bahwa "petani tidak boleh dirugikan", ungkapnya.
Komisi VII DPR RI mendorong penerapan DPO komoditas karet guna menciptakan harga dasar yang melindungi petani.
Harga dasar tersebut diharapkan menjadi acuan industri pengolahan karet agar tetap dapat beroperasi dengan menguntungkan petani.
Lamhot Sinaga menyampaikan DPO diharapkan menciptakan kondisi petani diuntungkan, industri tetap sehat, dan negara memperoleh devisa.
Selain isu harga, Komisi VII DPR RI juga mendorong transformasi industri karet menuju konsep Green Industry.
Transformasi tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement melalui peralihan dari energi fosil ke energi bersih untuk menekan emisi karbon.
Ia menekankan transisi menuju energi bersih memerlukan dukungan insentif serta regulasi yang memadai.
Lamhot Sinaga menyatakan pemulihan industri karet harus dilakukan dari hulu hingga hilir melalui program replanting, penyediaan bibit unggul, serta pengendalian hama oleh pemerintah dan pelaku industri.
Menurutnya, negara harus hadir melindungi industri karet dan petani agar harga membaik, petani lebih sejahtera, industri semakin kuat, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional terus meningkat.
Lamhot Sinaga merupakan legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
