Pantau - Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai diperlukan di tengah tantangan ekonomi global yang tidak terprediksi sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara terhadap kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif lembaga penelitian Kiprah Fakhrido Susilo yang menyebut MBG sebagai intervensi sosial yang fundamental bagi masa depan bangsa.
Fakhrido mengakui program MBG menuai pro dan kontra di tengah masyarakat terkait urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Sebagian pihak menilai MBG menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, sementara sebagian lainnya menganggap program tersebut sebagai pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Fakhrido menegaskan dinamika ekonomi global juga dialami banyak negara lain seperti India, Brasil, dan Amerika Serikat yang tetap menjalankan program makan siang bagi siswa tanpa menghentikannya.
Menurutnya, negara tetap memiliki tanggung jawab sosial yang tidak boleh dikorbankan meski menghadapi tekanan ekonomi global.
"Pemerintah memiliki banyak instrumen kebijakan untuk mengatasi dinamika ekonomi tanpa harus mengorbankan program MBG," ungkap Fakhrido.
Ia menyoroti fenomena orang tua di Indonesia yang bekerja dari pagi hingga malam dengan lebih dari satu profesi sehingga perhatian terhadap gizi anak sering terabaikan.
Kondisi tersebut membuat kehadiran MBG dinilai dapat meringankan beban orang tua sekaligus memastikan anak memperoleh asupan gizi berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja keluarga.
Fakhrido menegaskan gizi anak bukan sekadar soal kenyang, melainkan sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan perkembangan kognitif.
Ia menilai intervensi pendidikan di jenjang tinggi tidak akan efektif apabila fondasi gizi anak usia dini rapuh.
Tanpa perbaikan gizi sejak dini, skor PISA Indonesia dinilai akan sulit bersaing secara global dan target Indonesia Emas 2045 berisiko tidak tercapai.
Meski mendukung MBG, Fakhrido mendorong peningkatan efisiensi anggaran melalui tata kelola atau governance program yang lebih baik.
Pemerintah diharapkan melakukan studi komparatif serta menggandeng lembaga penelitian independen untuk mengevaluasi dampak MBG terhadap kehadiran sekolah, skor IQ anak, UMKM, dan koperasi lokal.
Menurut Fakhrido, kajian dan riset terkait MBG masih sangat kurang sehingga tanpa data yang kuat kebijakan tersebut akan terus menuai kontroversi.
Namun demikian, ia menilai MBG tetap merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia dan menyebutnya sebagai langkah berani yang layak dikawal bersama.
Sementara itu, pakar kesehatan Rita Ramayulis menilai MBG merupakan solusi konkret pemerintah dalam menjawab kesenjangan akses makanan bergizi.
"Program MBG bertujuan mendekatkan dan memudahkan akses anak terhadap makanan bergizi," ungkap Rita.
Ia menekankan salah satu kunci keberhasilan MBG adalah diversifikasi menu makanan dan tidak berfokus pada menu tunggal seperti ayam goreng, telur, tahu, dan tempe.
Penggunaan pangan lokal dinilai mampu menjaga stok pangan keluarga, menggerakkan ekonomi akar rumput, meningkatkan efisiensi anggaran, serta membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
