Pantau - Analis Madya Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Roni Parasian, menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor fundamental dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, berbagai program penanggulangan kemiskinan akan sulit mencapai hasil optimal tanpa disertai peningkatan kualitas pendidikan.
“Seberapa keras pun kita berjuang menyelesaikan permasalahan kemiskinan, tanpa pendidikan itu akan sangat berat,” ujar Roni dalam diskusi publik 'APBN 2026: Membangun Generasi Unggul', Rabu (8/10/2025).
Ia menjelaskan, strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Langkah tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara instan.
“Upaya pemerintah adalah memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Namun, peningkatan SDM bukan proses satu atau dua tahun. Ini adalah proses panjang yang harus dimulai sejak masa sekolah,” katanya.
Komitmen tersebut tercermin dalam pendanaan Program Sekolah Rakyat yang difokuskan pada siswa dari desil 1 dan desil 2, yakni kelompok miskin ekstrem dan miskin yang selama ini paling sulit mengakses pendidikan bermutu.
Hingga Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp6,6 triliun atau 80,5 persen dari pagu Rp8,2 triliun.
Rinciannya meliputi Rp5,4 triliun untuk renovasi sentra pendidikan oleh Kementerian PUPR dan Rp1,1 triliun untuk penyelenggaraan oleh Kementerian Sosial.
Program ini mencakup 166 sekolah dari jenjang SD hingga SMA dengan 15.895 siswa serta dukungan 6.849 guru dan tenaga kependidikan.
Pendekatannya bersifat holistik dengan 149 item kebutuhan, mulai dari asrama, seragam, makan tiga kali sehari dan dua kali snack, pemeriksaan kesehatan, pemetaan bakat, hingga pembelajaran digital.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Aditya Andreas
