Pantau - Tiga konfederasi buruh terbesar yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menggelar deklarasi akbar di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis 12 Februari 2026, dengan dihadiri sekitar 2.500 buruh dari berbagai daerah.
Dalam deklarasi tersebut, ketiga konfederasi menyatakan komitmen mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, dan sejahtera bagi seluruh rakyat termasuk kaum buruh.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan terdapat lima ikrar yang menjadi sikap bersama gerakan buruh nasional.
Ikrar kedua berisi penolakan terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian yang dinilai inkonstitusional dan mencederai semangat reformasi.
Andi Gani menegaskan, "Kami menolak dengan tegas penempatan Polri di kementerian manapun dan menegaskan Polri berada langsung di bawah Presiden Indonesia sesuai amanat reformasi. Hal itu juga akan menyulitkan buruh dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan,".
Ia menyatakan pihaknya siap menghadapi pihak-pihak yang mendorong Polri ditempatkan di bawah kementerian.
Ikrar ketiga meminta DPR segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru guna memberikan kepastian hukum, perlindungan berkeadilan, serta menjamin peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya.
Untuk mendorong pengesahan tersebut, buruh menyiapkan aksi massa besar pada 16-17 Februari 2026.
Andi Gani menyatakan, "Kami mempersiapkan aksi massa besar-besaran pada 16-17 Februari ini untuk mendorong DPR segera mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru,".
Ikrar keempat menegaskan gerakan buruh tetap berada pada satu garis perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
Ikrar kelima menyatakan KSPSI AGN, KSPI, dan KSBSI bersama 36 federasi serikat pekerja tingkat nasional serta jutaan anggotanya berkomitmen berada di garis terdepan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menegaskan, "Ikrar kita bertiga di sini, kami akan tetap menjaga dan berupaya keras supaya Polri tetap di bawah Presiden. Undang-Undang juga harus segera disahkan dan harus berpihak kepada buruh,".
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Presiden KSPI Said Iqbal bersama pimpinan konfederasi lainnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
