Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menggandeng unsur pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) untuk membahas penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Barat Daya di Sorong, Kamis 19 Februari 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan BPS dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya bersama aparat penegak hukum, perguruan tinggi, mahasiswa, partai politik, hingga wartawan guna mengumpulkan dan mengonfirmasi data penyusunan IDI.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, menjelaskan bahwa IDI merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak 2010 hingga periode 2025–2029.
Ia menambahkan bahwa IDI juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Daya 2025–2029 sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, penyusunan IDI dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, BPS, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.
Merry menegaskan, “IDI bukan berdasarkan asumsi atau ‘katanya-katanya’, tetapi bersumber dari dokumen resmi seperti peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan bupati, surat edaran, serta data kementerian dan lembaga. Selain itu juga dilakukan penelusuran dari sekitar 15 ribu media massa daring”.
Ia mengungkapkan bahwa IDI disusun berbasis bukti atau evidence based untuk mendorong pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aspek dan Indikator Penilaian IDI
IDI terdiri atas tiga aspek utama yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator.
Aspek kebebasan memiliki tujuh indikator yang mengukur berbagai bentuk jaminan kebebasan sipil.
Aspek kesetaraan memiliki tujuh indikator yang menilai kesetaraan hak dan perlakuan dalam kehidupan demokrasi.
Sementara itu, aspek kapasitas lembaga demokrasi memiliki delapan indikator yang mengukur kinerja dan efektivitas lembaga-lembaga demokrasi.
Berdasarkan data terakhir tahun 2024 yang masih menggabungkan Papua Barat dan Papua Barat Daya, nilai indeks berada pada angka 64,74 atau masuk kategori sedang.
Pada tahun 2025, penghitungan IDI akan dilakukan secara terpisah untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya sehingga masing-masing provinsi memiliki nilai indeks sendiri.
Sejumlah indikator yang masih berada pada kategori rendah antara lain jaminan kebebasan berkumpul dan berpendapat, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik, kinerja lembaga legislatif, netralitas penyelenggara pemilu, transparansi anggaran, serta pendidikan politik oleh partai politik.
IDI Jadi Indikator Utama Pembangunan Politik
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, menyampaikan bahwa penyusunan IDI penting untuk mengukur sejauh mana perkembangan demokrasi di tingkat provinsi, khususnya pascareformasi.
Ia menilai bahwa sejak era reformasi kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan semakin meningkat, namun tetap diperlukan pengukuran yang komprehensif dan objektif untuk mengetahui kinerja demokrasi secara empirik.
Yakob Kareth menyatakan, “IDI diharapkan dapat menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi di daerah sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi”.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, IDI ditetapkan sebagai salah satu indikator utama pembangunan dan menjadi indikator kinerja utama wajib bagi gubernur yang akan dimonitor oleh pemerintah pusat.
Ia berharap melalui FGD tersebut dapat dihimpun data dan informasi yang akurat sehingga nilai IDI benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi di Papua Barat Daya serta menjadi landasan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
- Penulis :
- Shila Glorya
