Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penguatan literasi media sosial masyarakat dan strategi komunikasi negara yang efektif menjadi kunci untuk menangkal hoaks, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Arus Informasi Digital Dinilai Memperbesar Risiko Disinformasi
Puan mengatakan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir menghadapi berbagai tantangan global dan nasional, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia hingga persoalan pelayanan publik, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan kelompok rentan.
Menurutnya, perkembangan ruang digital turut menghadirkan tantangan baru karena penyebaran informasi yang sangat cepat meningkatkan risiko disinformasi dan polarisasi.
“Di ruang digital, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah,” ujarnya.
Puan menyoroti maraknya hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR RI, hoaks mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset, serta penggunaan video lama yang disebarkan dengan narasi baru.
Kepercayaan Publik Harus Dijaga
Puan menilai penyebaran informasi yang menyesatkan berpotensi mempertentangkan DPR RI dengan masyarakat sehingga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan melemahkan demokrasi.
“Kondisi ini tidak hanya menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi rakyat dan strategi komunikasi negara yang tepat, akan tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif, sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional dengan tetap membuka ruang kritik yang konstruktif demi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Puan juga menegaskan negara harus terus menghadirkan kepastian hukum, menjamin keadilan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
- Penulis :
- Aditya Yohan
