Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR terus mengawal berbagai isu strategis nasional, mulai dari antisipasi dampak cuaca ekstrem akibat El Nino, evaluasi program magang dokter, hingga penguatan literasi digital dan ketahanan pangan dalam penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa.
DPR Soroti Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus menjalankan fungsi legislasi dengan berpedoman pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang mengedepankan kualitas produk hukum.
“Keberhasilan Prolegnas tidak hanya terfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas produk legislasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan pada masa persidangan tersebut DPR telah menyelesaikan lima Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang serta menyetujui 17 RUU sebagai usul inisiatif DPR RI.
Menurut Puan, salah satu undang-undang yang disahkan adalah Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.
Puan juga menyampaikan DPR bersama pemerintah telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
“DPR RI menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan Pemerintah dalam APBN adalah amanah rakyat. Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat, dirasakan manfaatnya dan dinikmati hasilnya oleh rakyat; dalam bentuk kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
DPR Kawal Berbagai Isu Strategis Nasional
Dalam fungsi pengawasan, Puan mengatakan DPR melalui Tim Pengawas Haji telah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji guna meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia.
“Timwas Haji DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji demi kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah Indonesia,” jelasnya.
Puan menambahkan DPR juga menggelar rapat dengar pendapat terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, seperti penguatan literasi digital, anggaran gaji PPPK, penipuan jemaah umrah, antisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan, percepatan pembangunan infrastruktur perlintasan kereta api, evaluasi perdagangan digital, perlindungan perempuan dan anak, evaluasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), reformasi tata kelola migas dan ketenagalistrikan, serta pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan.
Selain itu, DPR juga membahas pemberian pertimbangan terhadap calon anggota sejumlah lembaga negara, calon duta besar negara sahabat, serta pewarganegaraan dua atlet sepak bola.
Di bidang diplomasi parlemen, Puan mengatakan DPR memperkuat kerja sama internasional melalui kunjungan delegasi dari berbagai negara sahabat dan organisasi internasional.
“DPR RI secara konsisten mendorong kepentingan Indonesia dengan mempererat hubungan antarparlemen, memperkuat kerja sama internasional, dan membahas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dunia,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
