Pantau - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menetapkan Provinsi Bali sebagai salah satu daerah prioritas percepatan digitalisasi pemerintahan setelah keberhasilan implementasi di Banyuwangi.
Luhut menyatakan, "Bali satu provinsi dari sekian provinsi yang ada, tapi kami ambil Bali, di sini ada delapan kabupaten dengan satu kota, sebelumnya Banyuwangi tadi sudah dengar, sudah akan menjadi contoh model,".
Ia meminta Gubernur Bali mengerahkan para bupati dan wali kota untuk segera melakukan sosialisasi serta pendataan guna memastikan seluruh masyarakat memiliki identitas tunggal digital.
Identitas tunggal digital tersebut akan digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan transparan.
"Saya kira ini akan membuat Indonesia lebih transparan, lebih efisien, dan target kita, saya sudah lapor ke Bapak Presiden Oktober tahun ini akan secara nasional diluncurkan," ujarnya.
Dalam konsep Government Technology berbasis AI, pemerintah akan mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintahan ke dalam satu sistem terpadu.
Dengan integrasi tersebut, masyarakat cukup menggunakan satu aplikasi untuk melakukan verifikasi identitas secara mandiri seperti skema aplikasi PeduliLindungi saat pandemi COVID-19.
Komite memperkirakan masa sanggah di Banyuwangi selesai pekan depan sehingga implementasi dapat segera berjalan di Bali.
Program ini dijalankan secara paralel di kabupaten dan kota lain dengan target pada April 2026 sudah menjangkau 200 kabupaten.
"Sehingga pada waktu peluncuran Oktober 2026 kami berharap sudah ada sekitar 200 juta atau 150 juta penduduk Indonesia yang punya identitas tunggal digital," kata Luhut.
Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pemerintah daerah se-Bali segera menggelar rapat koordinasi dan pengumpulan data.
Ia menyatakan, "Akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat dengan bupati walikota, semua sangat senang, dan makanya supaya awal Maret sudah mulai persiapan selambat lambatnya akhir Maret ya dan perlu pendampingan terstruktur sampai tingkat desa,".
Koster menilai integrasi ribuan aplikasi pemerintah dalam satu sistem terpadu merupakan langkah baik untuk pengelolaan data yang lebih optimal.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
