Pantau - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menilai revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai momentum strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan fleksibilitas investasi, serta memperkuat peran anak usaha.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan langkah ini difokuskan pada penguatan peran anak usaha sebagai instrumen investasi langsung di luar negeri guna mengoptimalkan nilai manfaat dana haji serta membangun sinergi antara kekuatan ekonomi nasional dan kemitraan internasional.
Penguatan anak usaha tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji melalui investasi langsung di luar negeri yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
Penguatan Investasi di Arab Saudi
Fadlul Imansyah menjelaskan pengembangan anak usaha BPKH di Arab Saudi difokuskan pada dua poros utama.
Poros pertama adalah integrasi investasi nasional bersama Danantara dan grup BUMN untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah global.
Poros kedua adalah kolaborasi kelembagaan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi guna menyelaraskan investasi dengan regulasi dan arah kebijakan di Tanah Suci.
"Melalui sinergi dengan Danantara, kami ingin membangun orkestrasi investasi nasional yang terintegrasi. Anak usaha di Arab Saudi akan menjadi platform kolaboratif bagi grup BUMN maupun swasta nasional untuk masuk secara lebih terstruktur dan berdaya saing dalam ekosistem haji dan umrah.", ungkapnya.
Menurut Fadlul, kolaborasi dengan Danantara menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan kekuatan investasi Indonesia di tingkat global.
Skema Kolaboratif dan Manajemen Risiko
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung M. Arief Mufraini menyampaikan pendekatan kolaboratif akan memperkuat posisi tawar Indonesia di sektor investasi haji internasional.
"Dengan struktur investasi yang tepat, kita dapat memastikan kontrol strategis, manajemen risiko yang disiplin, serta penciptaan nilai jangka panjang. Hal ini sekaligus membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta nasional yang kompeten.", ujarnya.
Sinergi dengan Danantara dan BUMN dinilai memungkinkan pembentukan skema co-investment yang lebih kuat, terukur, dan berkelanjutan.
Pilar utama sinergi nasional mencakup skema investasi bersama antara BPKH dan Danantara sebagai fondasi kerja sama strategis.
Pilar berikutnya adalah penguatan peran BUMN pada sektor-sektor strategis seperti akomodasi, katering, transportasi, dan logistik dalam ekosistem haji dan umrah.
Strategi tersebut juga membuka akses bagi sektor swasta nasional yang memiliki daya saing tinggi dan standar tata kelola yang baik.
Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai praktik terbaik institusional internasional guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan investasi.
"Di level internasional, BPKH memperkuat peran anak usaha melalui kerja sama konstruktif dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Langkah ini penting untuk menyelaraskan investasi dengan regulasi dan arah pengembangan ekosistem haji di Tanah Suci.", kata M. Arief Mufraini.
- Penulis :
- Arian Mesa
