Pantau - Pemerintah membuka peluang kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam proyek pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Purbaya menyampaikan pemerintah menilai proyek yang diinisiasi PBNU memiliki tujuan yang baik dan berpotensi mendapatkan dukungan.
Ia mengungkapkan, "Tadi diskusi dengan beberapa pengurus NU, ada beberapa proyek dari NU yang mungkin pemerintah juga bisa mendukung karena tujuannya baik, salah satu pengolahan sampah jadi pupuk untuk menyehatkan tanah dan untuk bahan bangunan atau bahan board untuk elektrisitas."
Pemerintah menilai hasil pengolahan sampah tersebut dapat dikembangkan menjadi pupuk untuk meningkatkan kesehatan tanah, bahan bangunan, bahan board untuk kebutuhan elektrisitas, hingga papan sirkuit Printed Circuit Board (PCB).
Menurut Purbaya, proyek tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas apabila memperoleh dukungan pemerintah dan dijalankan melalui kerja sama dengan negara lain.
Ia mengatakan, "Yang jelas itu bagus bekerja sama dengan satu negara, luar negeri. Jadi kalau pemerintah bisa bantu itu, saya pikir akan bagus sehingga proyeknya bisa berjalan lebih lancar."
Peluang Investasi dan Dukungan Pemerintah
Dalam audiensi tersebut, Gus Yahya juga berkonsultasi dengan Menteri Keuangan mengenai peluang investasi bisnis PBNU bersama berbagai entitas internasional.
Pemerintah menyatakan akan mempelajari berbagai gagasan investasi yang diajukan PBNU.
Purbaya mengungkapkan, "Tadi untuk ide-ide investasi kita akan pelajari, kalau memang bisa berjalan sesuai dengan pattern yang ada dan nasibannya terkendali, kita akan support apa yang dilakukan di inisiasi oleh NU."
Pemerintah menyatakan dukungan akan diberikan apabila rencana investasi tersebut sesuai dengan pola yang berlaku dan tingkat risikonya dapat dikendalikan.
PBNU Tawarkan Jaringan untuk Agenda Nasional
Selain investasi, pertemuan juga membahas peluang kerja sama dalam berbagai agenda nasional.
Gus Yahya menyampaikan PBNU memiliki jaringan organisasi yang luas dan siap menjadi saluran untuk menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
Ia mengatakan, "Kami diskusi banyak hal, yang intinya adalah bahwa pertama, NU memiliki jaringan struktur organisasi yang bisa kami tawarkan sebagai channel untuk menghantarkan agenda-agenda nasional pemerintah ke masyarakat."
Gus Yahya mengungkapkan kolaborasi antara PBNU dan Pemerintah RI telah berlangsung sejak akhir 2022.
Menurutnya, hasil kerja sama tersebut dapat diukur melalui pelaksanaan berbagai program, termasuk Gerakan Keluarga Maslahat dan program lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, PBNU juga meminta arahan mengenai regulasi investasi, termasuk ketentuan yang harus dipenuhi, jalur yang perlu diakses, serta norma-norma yang harus diikuti.
Gus Yahya mengatakan, "Kami tadi mengonsultasikan dengan Pak Menteri Keuangan terkait regulasi, terkait channel-channel yang harus kami akses, dan apa saja norma-norma yang harus diikuti dalam soal investasi."
Ia menegaskan seluruh langkah PBNU di bidang investasi bertujuan untuk kemaslahatan umat dan negara.
Gus Yahya mengungkapkan, "Alhamdulillah Pak Menteri membuka diri untuk membantu NU dalam hal ini, karena apapun juga NU dalam semua yang dikerjakan tidak ada tujuan selain untuk membantu negara dan masyarakat."
Gus Yahya berharap berbagai upaya tersebut memperoleh dukungan melalui beragam inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
