Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR dan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait maraknya sejumlah bupati yang terjerat operasi tangkap tangan atas dugaan kasus korupsi di berbagai daerah.
"Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta.
Menurut Puan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian pendidikan mengenai akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah.
Ia menilai kesadaran akuntabilitas bagi para kepala daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.
"Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," kata dia.
Soroti Biaya Politik dalam Pemilu
Selain menyoroti pentingnya penguatan akuntabilitas, Puan juga mempertanyakan apakah maraknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum berkaitan dengan mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilu.
Ia menilai faktor biaya politik perlu menjadi perhatian dalam evaluasi sistem politik dan pemerintahan daerah.
Sejumlah Bupati Terseret Kasus Korupsi
Sebelumnya, sejumlah bupati dari berbagai daerah diketahui terjerat kasus hukum terkait dugaan korupsi.
Beberapa di antaranya adalah Bupati Pekalongan, Bupati Ponorogo, Bupati Pati, serta Bupati Rejang Lebong.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan sejumlah bupati tersebut sebagai tersangka dalam kasus yang tengah ditangani.
KPK juga terus mendalami perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi yang terkait guna mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
