Pantau - Kantor Berita ANTARA merangkum lima berita hukum terpopuler selama sepekan yang menjadi perhatian publik nasional karena mencakup isu pemulihan aset negara, penanganan bencana, pemberantasan korupsi, pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengungkapan jaringan narkotika internasional.
Berita pertama berkaitan dengan penyerahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil pemulihan aset senilai sekitar Rp1 triliun oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Penyerahan dilakukan melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung.
Secara simbolis, penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung BPA RI, Jakarta Selatan.
Berita kedua membahas langkah Polda Sulawesi Tengah yang mengintensifkan patroli pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7.
Patroli dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.
Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Reky Moniung menjelaskan patroli dilakukan di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu.
KPK Mulai Periksa Saksi Kasus Dugaan Pemerasan di Ditjen Imigrasi
Berita ketiga terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil saksi dalam perkara yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024–2026, Silmy Karim, serta tujuh tersangka lainnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, "KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Ditjen Imigrasi tahun 2022-2026."
Perkembangan tersebut menjadi salah satu perhatian publik karena menyangkut dugaan praktik korupsi dalam pelayanan keimigrasian.
Tersangka Baru Korupsi MBG dan Penangkapan Buronan Narkoba
Berita keempat mengenai perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026.
Kejaksaan Agung menetapkan seorang pihak swasta bernama GHS atau Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka keenam dalam perkara tersebut.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, "Setelah melakukan pemeriksaan dan berdasarkan dua alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS (Glory Harimas Sihombing) selaku pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara dimaksud."
Berita kelima membahas perkembangan pengungkapan jaringan narkoba internasional yang dikendalikan Fredy Pratama.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa pengendali keuangan jaringan tersebut, Frans Antoni, telah berstatus buronan sejak tahun 2023.
Frans Antoni akhirnya berhasil ditangkap di Malaysia pada 18 Juni 2026.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso mengatakan, "Berdasarkan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Frans Antoni telah resmi ditetapkan sebagai DPO pada tanggal 12 November 2023."
Kelima berita tersebut menjadi sorotan hukum nasional karena mencerminkan upaya aparat dalam pemulihan aset negara, menjaga keamanan masyarakat, memberantas korupsi, serta mengungkap jaringan kejahatan terorganisasi lintas negara.
- Penulis :
- Gerry Eka
