Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjelang musim kemarau panjang 2026 yang diprakirakan mulai Mei dan mencapai puncak pada Agustus.
Antisipasi Dini dan Pemetaan Risiko Bencana
Ajakan tersebut disampaikan Khofifah dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Surabaya.
"Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi, mari kita antisipasi bersama mulai saat ini," ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi terukur dan terkoordinasi, termasuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Khofifah meminta seluruh kepala daerah segera menyusun rencana aksi serta memetakan wilayah rawan bencana di daerah masing-masing.
"Materi-materi dari para narasumber, saya rasa detail sekali ya, bupati/wali kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi," ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan pemantauan titik api serta memastikan distribusi air bersih tepat sasaran.
Masyarakat turut diimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah serta menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.
Warga juga diminta aktif melaporkan potensi bencana kepada pemerintah daerah.
Data Bencana dan Strategi Terpadu Pemerintah
Data menunjukkan sebanyak 92 hingga 97 persen bencana di Jawa Timur pada periode 2022 hingga 2025 merupakan bencana hidrometeorologi.
Pada triwulan pertama 2026 tercatat 121 kejadian bencana yang didominasi angin kencang dan banjir serta berdampak pada korban jiwa dan puluhan ribu kepala keluarga.
"Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja hanya reaktif, tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data," tegas Khofifah.
BMKG memprakirakan durasi musim kemarau tahun ini mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla serta menekan produktivitas pertanian.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan strategi terpadu yang melibatkan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Langkah yang dilakukan meliputi penerapan Early Warning System, respon cepat darat dan udara, rehabilitasi lahan, serta penegakan hukum.
Mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan manajemen air melalui waduk dan embung, pemetaan desa rawan kekeringan, distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, serta pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.
Deputi BNPB Raditya Jati mengapresiasi kesiapsiagaan Jawa Timur dalam menghadapi bencana.
"Jawa Timur ini menjadi contoh, mari anggaran pra-bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar," ungkapnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
