Pantau - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Festival Aspirasi di Kabupaten Tegal untuk menampung keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan, terutama polemik penonaktifan puluhan juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sorotan Penonaktifan Peserta PBI
Kegiatan yang berlangsung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan membuka ruang dialog langsung guna menghimpun masukan sebagai bahan evaluasi peningkatan layanan jaminan kesehatan nasional.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti banyaknya kritik dari masyarakat terkait kebijakan penonaktifan sekitar 45 juta peserta PBI yang dinilai menimbulkan kebingungan.
Ia mengungkapkan, "Tadi ada beragam masukan, masukannya adalah ada kekagetan, tiba-tiba ada 45 juta peserta PBI diputus. Tentu yang kita temukan di masyarakat semuanya mereka pada kaget, pada kecewa, paling tidak tidak ada semacam pemberitahuan, sosialisasi, bahkan simulasi, baru pelaksanaan".
Ia menilai minimnya sosialisasi menjadi faktor utama munculnya kekecewaan di tengah masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.
Ahmad Heryawan menegaskan bahwa kebijakan harus mengacu pada data desil kesejahteraan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, "kalau mereka ternyata desilnya yang masih bisa masuk PBI, nanti diatur kembali. Kalau ternyata desilnya, desil yang dianggap mampu, maka tetap akan diputus dan kemudian bayar sendiri, yaitu menjadi peserta mandiri. Insyaallah itu tidak memberatkan".
Keluhan Layanan dan Tindak Lanjut Kebijakan
Festival Aspirasi ini dihadiri oleh kepala BPJS Kabupaten dan Kota Tegal, kepala dinas sosial, kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit swasta dan RSUD, serta perwakilan masyarakat.
Dalam sesi dialog, peserta menyampaikan berbagai permasalahan seperti proses administrasi yang dinilai rumit dalam mengakses layanan BPJS.
Keluhan juga mencakup keterbatasan tenaga medis di sejumlah fasilitas kesehatan yang berdampak pada kualitas pelayanan.
Selain itu, peserta menyoroti adanya ketimpangan kualitas layanan antar fasilitas kesehatan yang memengaruhi kelancaran layanan BPJS.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan sekaligus sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ahmad Heryawan menyampaikan, "BAM tentu akan menindaklanjuti temuan-temuan tadi bersama dengan Komisi IX dan saya yakin ini masalahnya masalah publik, sehingga banyak yang berkepentingan. Ya insyaallah dalam hari-hari ke depan, sudah ada langkah-langkah perbaikan. Di antaranya yang Rp45 juta itu kan sedang ada verifikasi, mana yang layak PBI, mana yang mandiri. Itu sudah langkah yang bagus saya kira. tutupnya.".
Diharapkan seluruh aspirasi yang dihimpun dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan agar masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan tidak mengalami kendala serupa saat mengakses layanan.
- Penulis :
- Shila Glorya
