Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Kamarudin Watubun mengingatkan agar kebijakan afirmasi dalam Otonomi Khusus Papua tetap berpihak kepada Orang Asli Papua dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.
Kekhawatiran Implementasi di Lapangan
Ia menegaskan bahwa salah satu tujuan utama Otonomi Khusus Papua adalah memberikan afirmasi kepada Orang Asli Papua agar mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang lebih baik.
Kamarudin menyampaikan kekhawatiran bahwa implementasi kebijakan di lapangan belum sepenuhnya berpihak kepada Orang Asli Papua.
"Kekhawatiran saya jangan sampai pergerakan orang luar pulau masuk ke Papua membuat daerah maju, tetapi orang asli sendiri tetap tertinggal," ungkapnya dalam rapat bersama pemerintah di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Ia menekankan bahwa Otonomi Khusus Papua dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan serta keterwakilan Orang Asli Papua dalam berbagai sektor.
Sorotan terhadap Jalur Afirmasi Legislatif
Kamarudin menegaskan "Otonomi khusus itu didirikan untuk orang asli Papua. Jadi afirmasi ini harus dijaga betul agar tidak melenceng dari tujuan awal."
Ia juga menyoroti mekanisme pengangkatan anggota legislatif melalui jalur afirmasi yang dinilai belum berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengungkapkan adanya praktik di mana posisi legislatif melalui jalur afirmasi justru diisi oleh pihak yang sebelumnya gagal dalam pemilihan umum.
"Banyak yang kemarin calon legislatif tidak lolos, sekarang masuk melalui jalur pengangkatan. Padahal seharusnya diisi oleh orang asli Papua yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik," jelasnya.
Menurutnya, kebijakan afirmasi seharusnya memastikan keterwakilan Orang Asli Papua terutama di daerah yang sebelumnya minim representasi.
" Dengan pengangkatan ini, kita pastikan orang asli Papua tetap terwakili. Tapi dengan catatan, harus independen dan tidak punya kepentingan politik tertentu," tambahnya.
Permintaan Evaluasi Kebijakan
Kamarudin meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara jujur terhadap pelaksanaan kebijakan afirmasi dalam Otonomi Khusus Papua.
Ia menegaskan pentingnya evaluasi agar kesalahan yang sama tidak terus berulang dan tujuan awal kebijakan tetap terjaga.
- Penulis :
- Arian Mesa
