Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pengelolaan perkotaan yang terencana dan berkelanjutan di tengah meningkatnya urbanisasi saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Banda Aceh.
Ia menyatakan kota kini menjadi pusat ekonomi nasional sekaligus titik paling rentan terhadap berbagai persoalan sosial.
"Kalo tidak dikelola dengan baik, mereka akan menjadi korban. Pendidikan tidak cukup, tidak mampu bersaing, akhirnya bisa masuk ke kejahatan," ungkapnya.
Tantangan Urbanisasi dan Risiko Sosial
Tito menjelaskan urbanisasi yang tidak terkendali dapat memicu berbagai masalah seperti munculnya kawasan kumuh, peningkatan kriminalitas, dan tingginya biaya hidup.
Ia menambahkan bahwa kota memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus tempat tinggal mayoritas penduduk Indonesia.
Menurutnya, pengalaman Jepang menunjukkan dampak serius akibat urbanisasi ekstrem yang tidak diimbangi perencanaan matang.
"Pembangunan kota yang tidak dirancang dengan baik dapat berdampak jangka panjang seperti mahalnya biaya hidup dan menurunnya kualitas hidup," ujarnya.
Pentingnya Tata Ruang dan Ruang Terbuka Hijau
Tito menegaskan bahwa kota yang baik harus memiliki desain dan perencanaan yang jelas.
"Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya," tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya disiplin dalam tata ruang kota agar pembangunan tidak berjalan tanpa arah.
Menurutnya, kebijakan yang tidak konsisten seperti perubahan ruang hijau menjadi kawasan komersial dapat memicu bencana seperti banjir.
Ia juga menilai kota di Indonesia masih belum ramah pejalan kaki dan minim ruang terbuka hijau.
Tito menyebut ruang terbuka hijau dan fasilitas publik terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia mencontohkan Singapura yang berhasil menekan biaya kesehatan melalui pembangunan ruang hijau dan fasilitas publik yang memadai.
Pemerintah daerah diminta mampu mengendalikan pertumbuhan kota agar tidak berubah menjadi sumber masalah baru.
Tanpa perencanaan matang, kota berpotensi berubah dari pusat pertumbuhan menjadi pusat krisis.
Rapat Kerja Komwil I APEKSI yang diikuti 98 pemerintah kota ini menjadi bagian dari persiapan menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI di Medan pada pertengahan 2026.
Pemilihan Banda Aceh sebagai tuan rumah menjadi momentum penting konsolidasi kebijakan perkotaan dalam menghadapi tantangan global dan domestik.
- Penulis :
- Arian Mesa
