Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian setelah insiden kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh dan KRL di Bekasi Timur.
Evaluasi Sistem dan Integrasi Kendali
Ia menyatakan insiden tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi dan integrasi sistem kendali perjalanan kereta.
“Harusnya informasi dapat terintegrasi. Jadi hal ini perlu menjadi evaluasi. Integrasikan komunikasi pusat kendali jalur kereta. Khususnya yang layanannya berbeda atau tidak sejenis, karena sepertinya koordinasi berbeda,” ungkapnya.
Menurutnya, kejadian di Bekasi membuktikan bahwa gangguan kecil dapat berkembang menjadi kecelakaan besar jika sistem proteksi berlapis tidak berjalan optimal.
“Jadi evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan teknis individual saja,” tegasnya.
Ia menambahkan evaluasi harus mencakup aspek mendasar seperti sistem persinyalan, komunikasi lapangan, prosedur penghentian darurat, dan koordinasi antaroperator.
“Tetapi harus masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah sistem persinyalan, komunikasi lapangan, prosedur penghentian darurat, dan koordinasi antaroperator telah benar-benar dirancang untuk menghadapi kondisi gangguan berlapis dalam koridor lalu lintas sepadat ini,” ujarnya.
Desakan Perbaikan dan Koordinasi Lintas Sektor
Ia meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan sistem komunikasi dan pengendalian agar mampu memonitor seluruh pergerakan kereta secara terpadu.
“PT KAI harus mampu menyiapkan sistem komunikasi dan pengendalian secara terintegrasi sehingga dapat mengontrol setiap pergerakan kereta, meski berbeda layanan. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya respons terpadu saat terjadi gangguan di jalur aktif.
“Ketika ada sebuah kejadian, seluruh kereta dari berbagai layanan berhenti semua sampai penanganan insiden termasuk kecelakaan, selesai ditangani,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya penataan ruang di sepanjang jalur kereta untuk mencegah gangguan operasional akibat aktivitas masyarakat yang tidak terkendali, akses tidak resmi ke jalur rel, serta lemahnya penegakan aturan.
“Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan lingkungan jalur tetap aman dan sesuai peruntukannya demi menghindari risiko atau ancaman keamanan pada jalur kereta,” ucapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran saat melintasi perlintasan kereta.
“Kesadaran masyarakat penting. Jangan memaksakan untuk menerobos. Berhenti saat sudah ada sinyal palang pintu kereta,” katanya.
Komisi V DPR RI akan meminta klarifikasi kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Pendekatan keselamatan modern menekankan bahwa sistem harus mampu mencegah kesalahan berkembang menjadi kecelakaan fatal, bukan sekadar merespons setelah kejadian,” tutupnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
