Pantau - Kementerian Transmigrasi mengarahkan Tim Ekspedisi Patriot untuk membangun ekosistem pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, "Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut."
Pemerintah menargetkan pembangunan 2.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Papua dengan fokus pada kawasan transmigrasi yang dinilai memiliki potensi produksi pangan.
Program ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Penguatan Rantai Pasok dan Produksi Pangan
Tim Ekspedisi Patriot akan membantu pengembangan rantai pasok pangan untuk mendukung operasional dapur MBG di berbagai wilayah Papua.
Menteri Iftitah menyatakan, "Kami dari Tim Ekspedisi Patriot berkomitmen untuk ikut membantu (implementasi program MBG) akan mendukung ekosistemnya, penyediaan bahan pangannya, dan sebagainya."
Kawasan transmigrasi dinilai strategis karena mampu menghasilkan berbagai komoditas seperti beras, daging, ikan, sayur, buah, dan rempah.
Peserta program akan mendampingi masyarakat dalam pengembangan komoditas pangan sekaligus membantu penyerapan hasil produksi oleh pihak off-taker.
Peran Perguruan Tinggi dan Target Implementasi
Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai menyebut program ini berpotensi menjadi output utama Tim Ekspedisi Patriot dalam mempercepat pembangunan di Papua.
Velix mengatakan, "SPPG di kawasan transmigrasi nanti akan (ada) pendampingan juga salah satunya dari kampus untuk mendekatkan off-taker di tingkat lokal."
Perguruan tinggi akan berperan dalam pendampingan masyarakat serta penguatan ekosistem pangan di wilayah tersebut.
Kerja sama juga dilakukan dengan BGN untuk menyiapkan kelembagaan SPPG sekaligus menarik investor guna mendukung keberlanjutan program.
Kementerian Transmigrasi turut membantu penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas SPPG di kawasan yang telah ditetapkan.
Kolaborasi lintas lembaga ini ditargetkan mulai berjalan pada Mei atau Juni 2026 dengan pembentukan koperasi atau yayasan pengelola yang disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah.
- Penulis :
- Shila Glorya
