Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis melalui audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyatakan langkah tersebut menjadi momentum penting untuk mengusulkan percepatan sejumlah proyek strategis nasional.
"Saya sudah melakukan audiensi dengan Kemenko bidang Infrastruktur dan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai usulan percepatan proyek strategis nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran teknis Pemprov Kalbar, termasuk Kepala Bapperida Linda Purnama, Kepala Dinas PUPR Iskandar Zulkarnain, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.
Fokus Pelabuhan Kijing dan Konektivitas Tol
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional yang diharapkan menjadi gerbang ekspor utama Kalimantan Barat.
Pemprov Kalbar menilai penguatan status pelabuhan internasional harus diimbangi dengan konektivitas infrastruktur yang memadai, terutama pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pontianak dengan kawasan pelabuhan.
"Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor," tegas Krisantus.
Selain itu, Pemprov juga mendorong pengerukan alur Sungai Kapuas guna menjaga akses kapal menuju Pelabuhan Dwikora tetap lancar di tengah tingginya sedimentasi.
Evaluasi RTRW dan Dukungan Program Pusat
Pemprov Kalbar turut menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan memberikan kepastian hukum.
Krisantus menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sengketa lahan, pertambangan rakyat, serta perlindungan hak masyarakat adat.
"Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, termasuk ruang legal bagi pertambangan rakyat," ujarnya.
Selain itu, Pemprov juga mengusulkan kelanjutan program Instruksi Presiden Jalan Daerah sebagai dukungan pembiayaan pembangunan jalan provinsi yang menjadi jalur ekonomi masyarakat.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberikan apresiasi serta respons positif terhadap berbagai usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, mendorong pemerataan pembangunan wilayah, serta memperkuat kepastian hukum tata ruang bagi masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
