Pantau - Sejumlah peristiwa politik mencuat mulai dari kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang hingga penerbitan Peraturan Presiden terkait penguatan BNPT oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kerja Sama Pertahanan dan Kebijakan Strategis
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menjalin kerja sama pertahanan dengan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Jakarta pada Senin.
Koizumi menilai kerja sama tersebut penting di tengah meningkatnya ketegangan global.
"Kesamaan nilai-nilai dasar ini akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas, tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga kawasan secara keseluruhan," ungkapnya.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 untuk memperkuat struktur dan fungsi koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Perpres tersebut menghadirkan empat kedeputian utama guna meningkatkan kesiapsiagaan nasional hingga kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme.
Isu DPR hingga Dukungan Buruh
Di parlemen, Komisi X DPR RI berkomitmen memuliakan profesi guru melalui RUU Sisdiknas.
"Pastinya kalau sudah profesi itu, kesejahteraannya harus ditingkatkan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati.
Sementara itu, legislator Komisi XI DPR RI menyatakan keterlibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP dinilai tidak menjadi masalah selama tidak melanggar aturan.
Di sisi lain, Partai Buruh mendukung pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang digagas Presiden Prabowo.
"KSPI setuju. Ya, sebagai Serikat Buruh, KSPI setuju dan Partai Buruh mendukung itu," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Rangkaian kebijakan dan kerja sama ini menjadi bagian dari dinamika politik nasional dalam merespons tantangan global dan domestik.
- Penulis :
- Aditya Yohan
