Pantau - Kinerja pemerintah dalam ruang publik dinilai perlu dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan proses kebijakan jangka panjang di tengah derasnya arus opini dan kritik yang berkembang.
Dalam telaah yang disampaikan di Jakarta, Selasa (5/5), disebutkan bahwa persepsi publik terhadap kinerja pemerintah kerap dipengaruhi oleh framing informasi di ruang publik.
Penilaian terhadap kebijakan sering kali dibentuk melalui sudut pandang tertentu yang menonjolkan aspek kegagalan dibandingkan solusi.
Hal ini dijelaskan melalui teori framing yang menekankan bahwa realitas yang diterima publik merupakan hasil konstruksi informasi.
“Teori Framing menjelaskan bahwa realitas yang diterima publik bukanlah sesuatu yang hadir secara utuh, melainkan hasil dari proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu oleh komunikator,” ungkap penulis.
Dalam praktiknya, framing membentuk cara publik memahami masalah, penyebab, penilaian moral, hingga solusi yang ditawarkan.
Tulisan tersebut juga menyoroti bahwa kebijakan publik tidak dapat dinilai secara instan karena melalui tahapan panjang dan proses implementasi yang kompleks.
Kritik terhadap pemerintah kerap diarahkan langsung kepada Presiden tanpa mempertimbangkan dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Disebutkan bahwa pemerintah saat ini berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pemerataan manfaat bagi masyarakat.
“Artinya, fokusnya bukan sekadar angka pertumbuhan, tapi pemerataan dan dampak langsung ke rakyat,” ungkap penulis.
Program seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih disebut sebagai upaya menghadirkan dampak ekonomi hingga ke tingkat desa.
Informasi tambahan menyebut keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan waktu, konsistensi, serta stabilitas agar dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
