Pantau - Anggota DPR RI Dapil Riau I Dewi Juliani melakukan kunjungan reses ke Kabupaten Bengkalis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau langsung penyaluran bantuan perumahan.
Dalam kegiatan tersebut, Dewi mencatat berbagai persoalan utama daerah mulai dari kondisi fiskal yang berat, keterbatasan infrastruktur transportasi, hingga ancaman lingkungan seperti abrasi pantai.
Ia menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh persoalan yang ditemui di Bengkalis ke tingkat pusat agar mendapat perhatian dan solusi konkret.
Tinjau Bantuan Perumahan dan Larang Pungutan
Dewi juga menyalurkan serta mengawal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada masyarakat dengan memastikan penerima benar-benar layak.
Ia meninjau langsung rumah warga penerima bantuan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran di lapangan.
"Saya turun memastikan program bantuan perumahan yang saya perjuangkan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya saya memperjuangkan aspirasi warga Bengkalis," ungkapnya.
Dewi menegaskan bahwa program bantuan perumahan tersebut bersifat berkelanjutan dan akan terus diperjuangkan ke depannya.
"Ini bukan yang terakhir, tapi berkelanjutan. Saya tegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, ini hak masyarakat dan tidak boleh ada pemotongan," tegasnya.
Ia juga memastikan kondisi penerima bantuan secara langsung untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara tepat.
"Saya turun memastikan apakah masyarakat betul-betul membutuhkan. Tadi saya lihat langsung beberapa rumah, dan memang mereka membutuhkan bantuan pemerintah," ujarnya.
Soroti Infrastruktur dan Kondisi Fiskal Daerah
Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha mengapresiasi kehadiran Dewi yang dinilai tetap peduli dan turun langsung ke masyarakat.
"Biasanya orang sudah duduk itu lupa. Alhamdulillah Ibu Dewi turun sampai ke daerah kita ini, beliau peduli dengan Bengkalis," ungkapnya.
Ia menyebut dukungan masyarakat Bengkalis terhadap Dewi mencapai sekitar 45 ribu suara dan berharap perhatian dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan.
Septian juga menyoroti kondisi APBD Bengkalis yang saat ini sedang berat sehingga membutuhkan dukungan tambahan.
"Kami mohon bantuannya agar kondisi APBD ini bisa diperhatikan, karena saat ini situasi cukup berat. Bapak-bapak camat dan kepala desa sekarang harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak bisa lagi ngopi di luar. Kami berharap ada perhatian dari pusat untuk kondisi ini," ujarnya.
Selain itu, Dewi menyoroti persoalan utama seperti keterbatasan kapal roro dan layanan penyeberangan yang menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang.
Abrasi pantai juga disebut menjadi ancaman serius bagi wilayah pesisir dan permukiman warga yang membutuhkan penanganan segera.
Permasalahan tersebut dinilai memerlukan penanganan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah agar solusi dapat berjalan efektif.
Di sisi lain, Dewi juga menekankan pentingnya pengawasan penyaluran program CSR dari BUMN agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
