Pantau - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menyebut tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah cair 100 persen guna mempercepat pemulihan pascabencana.
Penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap sepanjang 2026 untuk memastikan pemerintah daerah memiliki likuiditas yang cukup dalam menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tahap pertama sebesar Rp4,38 triliun atau 40 persen disalurkan pada 27 Februari 2026.
Tahap kedua sebesar Rp3,19 triliun atau 30 persen cair pada 31 Maret 2026.
Sementara tahap ketiga sebesar Rp3,06 triliun atau 30 persen disalurkan pada 4 Mei 2026.
Dana Pemulihan Disalurkan Penuh
Satgas PRR menjelaskan seluruh penyaluran dilakukan tanpa syarat salur agar pemerintah daerah dapat langsung mempercepat program pemulihan di lapangan.
Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun, Sumatera Utara Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.
Dana tersebut mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Selain itu, delapan kabupaten dan kota di Aceh juga memperoleh tambahan hibah sebesar Rp287 miliar dari sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan tambahan TKD merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata.
“Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata,” ujar Tito.
Infrastruktur dan Layanan Mulai Pulih
Tito menjelaskan pemerintah sengaja memberikan bantuan kepada seluruh daerah dalam satu provinsi agar proses pemulihan berjalan lebih terintegrasi.
“Kalau hanya daerah terdampak saja angkanya sekitar Rp8 triliun, tapi Presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini bentuk keberpihakan terhadap percepatan pemulihan,” katanya.
Menurut Tito, dampak penyaluran TKD mulai terlihat di lapangan dengan pulihnya sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
Distribusi logistik juga disebut kembali lancar, sementara layanan dasar seperti listrik, BBM, dan aktivitas pasar rakyat sudah kembali berjalan di sebagian besar wilayah terdampak.
“Per hari ini kami melihat sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan,” ungkap Tito.
Pemerintah kini memasuki fase percepatan pemulihan yang lebih masif, termasuk pembangunan hunian tetap, pemulihan fasilitas publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak.
- Penulis :
- Aditya Yohan
