Pantau - Anggota DPR RI Fauzan Khalid mengawal penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat tahun 2026 dengan total 150 rumah sebagai bagian aspirasi yang diperjuangkan di parlemen.
Verifikasi Ketat dan Syarat Bebas Judi Online
Penyaluran bantuan dilakukan bertahap dan mulai diserahkan kepada penerima di Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pada Sabtu 2 Mei 2026.
Sebagian calon penerima lainnya masih dalam proses verifikasi oleh pemerintah untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria program.
Fauzan menegaskan proses verifikasi sangat penting agar bantuan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar benar berhak.
Ia menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memperketat seleksi penerima bantuan.
Ia menegaskan, “Pastikan para penerima tidak pernah ikut judi online judol. Kalau pernah ikut judi online, calon penerima pasti dicoret dan batal mendapatkan bantuan,” kata Fauzan.
Fauzan yang merupakan legislator dari daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok juga mengingatkan masyarakat untuk menjauhi praktik judi online.
Ia menilai judi online merugikan secara ekonomi sosial dan bertentangan dengan nilai keagamaan.
Ia menyampaikan, “Bandar judol sudah atur. Makanya, jangan berharap, bapak, ibu akan mendapat untung dari bermain judol. Dari sisi agama juga, tidak boleh bermain judi. Judi akan membuat sengsara. Jangan ya, bapak ibu semua,” paparnya.
Besaran Bantuan dan Pengawasan Program
Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjadikan bebas dari judi online sebagai salah satu syarat penerima BSPS.
Kebijakan tersebut dinilai penting agar dana bantuan dari APBN benar benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Besaran bantuan BSPS adalah Rp20 juta untuk setiap rumah penerima.
Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan di toko lokal sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Pengawasan pelaksanaan program dilakukan secara ketat oleh dinas teknis serta pemerintah desa atau kelurahan.
Fauzan menegaskan bahwa penerima bantuan dapat dikenai sanksi hingga pencabutan status jika terbukti menyalahgunakan dana.
Penyalahgunaan tersebut termasuk penggunaan untuk judi online atau aktivitas tidak produktif lainnya.
Ia menegaskan bahwa program RTLH bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang layak aman dan sehat.
DPR bersama pemerintah berupaya memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
- Penulis :
- Shila Glorya
