HOME  ⁄  Nasional

Gus Ipul Tegaskan Isu Mark Up Sepatu Sekolah Rakyat Hoax dan Paparkan Mekanisme Pengadaan Transparan

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Gus Ipul Tegaskan Isu Mark Up Sepatu Sekolah Rakyat Hoax dan Paparkan Mekanisme Pengadaan Transparan
Foto: FOTO: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (sumber: Kemensos)

Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa isu mark up harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang viral di media sosial adalah hoax dan tidak benar.

Isu tersebut mencuat setelah beredarnya narasi dan foto yang diklaim sebagai bukti pengadaan sepatu dengan harga tinggi oleh Kementerian Sosial.

Gus Ipul menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan upaya memutarbalikkan fakta untuk membentuk opini negatif di masyarakat.

"Itu fitnah, hoax," tegasnya dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kemensos pada 5 Mei 2026.

Klarifikasi Foto dan Sumber Sepatu

Gus Ipul menjelaskan bahwa foto yang beredar merupakan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025.

Dalam foto tersebut, terlihat dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sepatu kepada siswa.

Sepatu yang diberikan dalam kegiatan itu merupakan hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat.

"Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur," jelas Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa sumber dana sepatu tersebut berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari pengadaan Kementerian Sosial.

Gus Ipul juga menilai bahwa membandingkan satu foto sepatu bermerek dengan keseluruhan pengadaan sepatu tidak tepat karena setiap jenis memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga berbeda.

Mekanisme Pengadaan dan Transparansi

Gus Ipul memaparkan bahwa harga Rp700 ribu yang beredar merupakan pagu anggaran atau batas maksimal, bukan harga pembelian riil.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan sepatu dilakukan melalui prosedur resmi dengan mekanisme transparan dan kompetitif.

"Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa Sekolah Rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggungjawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya," ungkapnya.

Penetapan pagu dilakukan melalui survei dan mekanisme resmi sesuai aturan yang berlaku.

"Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan," lanjutnya.

Pada tahun 2025, setiap siswa Sekolah Rakyat menerima beberapa jenis sepatu sesuai kebutuhan aktivitas.

Jenis sepatu tersebut meliputi sepatu PDL untuk aktivitas luar ruang, sepatu PDH untuk kegiatan belajar, sepatu olahraga, serta sepatu harian untuk penggunaan di asrama.

Seluruh sepatu tersebut juga sudah termasuk kaos kaki dalam paket pengadaan.

Sepatu PDL memiliki pagu anggaran Rp700.000 dengan harga realisasi di bawah nilai tersebut, sementara jenis lainnya berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu.

Gus Ipul menegaskan komitmen dirinya dan Wakil Menteri Sosial untuk menjaga integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh proses pengadaan terbuka untuk pengawasan dan audit oleh pihak terkait.

"Kalau memang ada bukti yang kuat adanya penyimpangan, ya akan diproses secara hukum. Maka saya berulang-ulang, saya sampaikan bersama Pak Wamen ini kepada jajaran Kementerian Sosial untuk tidak melakukan penyimpangan. Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum," tegas Gus Ipul.

Gus Ipul turut mengapresiasi peran masyarakat yang aktif mengawasi program pemerintah.

"Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan pendapat, telah melakukan pengawasan, mengingatkan, juga terus mengawal program-program Kementerian Sosial," katanya.

Penulis :
Leon Weldrick