ASEAN Belum Sepakati Pengakuan Hasil Pemilu Myanmar yang Menangkan Min Aung Hlaing

Pantau - ASEAN hingga kini belum mencapai kesepakatan untuk mengakui hasil pemilu Myanmar yang menetapkan mantan pemimpin junta militer Min Aung Hlaing sebagai Presiden baru negara tersebut.

ASEAN Masih Pegang Konsensus Lima Poin

Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina Dominic Xavier Imperial mengatakan ASEAN masih membahas perkembangan politik di Myanmar dan belum mengambil keputusan terkait pengakuan hasil pemilu.

“Saat ini, ASEAN belum mencapai konsensus apa pun terkait pengakuan hasil pemilu di Myanmar,” kata Dominic Xavier Imperial pada Rabu (6/5) seperti dilaporkan Philippine News Agency.

Filipina saat ini memegang posisi ketua ASEAN pada 2026.

Min Aung Hlaing diketahui mengundurkan diri dari jabatan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar pada Maret lalu untuk maju dalam pemilihan presiden.

Pemilu Myanmar yang berlangsung dalam tiga tahap sejak Desember 2025 hingga Januari 2026 dimenangkan partai-partai pro-militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.

Min Aung Hlaing kemudian dilantik sebagai Presiden Myanmar pada April lalu setelah memperoleh 429 suara dari total 500 suara parlemen.

Imperial menegaskan ASEAN tetap berpedoman pada Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus sebagai kerangka penyelesaian krisis politik di Myanmar.

Filipina Desak Akses untuk Temui Aung San Suu Kyi

Departemen Luar Negeri Filipina juga mendesak pemerintah Myanmar memberikan akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN untuk bertemu mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang masih ditahan sejak kudeta militer 2021.

“Hal tersebut akan sejalan dengan peran utusan khusus untuk berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan dan pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif,” kata Departemen Luar Negeri Filipina.

Filipina turut menyambut laporan pemindahan Aung San Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah serta pengurangan sebagian hukumannya.

Selain itu, pemerintah Filipina juga mengapresiasi langkah otoritas Myanmar yang memberikan amnesti kepada lebih dari 1.500 tahanan politik.