Pantau - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendorong penguatan ideologi di internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mencegah penyebaran paham radikalisme.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjadi penguji sidang promosi doktor di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta dengan disertasi tentang model pencegahan radikalisme di institusi Polri.
Pernyataan dalam Sidang Promosi Doktor STIK Jakarta
Bamsoet menyebut radikalisme di tubuh Polri merupakan ancaman serius terhadap fondasi negara karena dapat memengaruhi kepercayaan publik dan legitimasi negara.
Ia menegaskan bahwa ketika aparat penegak hukum terpapar ideologi radikal, dampaknya lebih besar dibanding ancaman dari luar karena Polri memiliki kewenangan besar dan akses terhadap senjata.
Ia mengutip riset SETARA Institute tahun 2019 yang menyebut hampir 4 persen personel TNI dan Polri terindikasi terpapar paham radikal.
Ia juga merujuk survei Alvara Research Center yang menyebut sekitar 23.000 dari lebih 400.000 personel Polri memiliki kecenderungan serupa.
Ancaman Radikalisme dan Usulan Penguatan Deteksi Dini
Ia menyinggung beberapa kasus yang diduga terkait radikalisme di lingkungan kepolisian seperti Brigadir Syahputra pada 2015 dan Bripda Nesti Ode Sami pada 2019 yang diduga terkait jaringan Jamaah Ansharut Daulah.
Bamsoet menilai ancaman radikalisme harus dipandang serius karena dapat melemahkan profesionalisme Polri dan mengganggu ketahanan negara.
Ia menyatakan bahwa pendekatan penanganan selama ini masih cenderung reaktif dan belum menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, pengawasan berbasis perilaku belum cukup untuk mendeteksi radikalisme yang berkembang pada tingkat pemikiran.
Ia mendorong penerapan sistem deteksi dini yang lebih komprehensif termasuk penggunaan teknologi dan analisis perilaku digital.
Bamsoet juga menekankan pentingnya membangun imunitas ideologis melalui pendidikan berkelanjutan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam kepada anggota Polri.
Ia mendorong penguatan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat strategi kontra radikalisasi.
Menurutnya, menjaga Polri dari infiltrasi radikalisme berarti menjaga keamanan nasional, kepercayaan publik, dan memastikan negara tetap hadir melindungi masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
