Pantau - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengatakan penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026 di Papua Barat akan difokuskan ke wilayah pinggiran guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kebijakan afirmasi dalam distribusi beasiswa tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perkampungan, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Pernyataan itu disampaikan Filep usai melakukan reses di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
“Penyaluran lebih menyasar ke peserta didik di daerah pinggiran supaya benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Filep.
Penyaluran Bantuan Harus Tepat Sasaran
Filep menegaskan penyaluran bantuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA dan SMK tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima bantuan.
Menurut dia, penyaluran bantuan juga harus memperhatikan aspek pemerataan dan ketepatan sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Optimalisasi pelaksanaan PIP, kata Filep, memerlukan dukungan pemerintah daerah terutama dalam penyediaan data siswa yang akurat melalui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
“Dapodik harus diperbarui secara berkala agar siswa yang benar-benar butuh bisa menerima PIP,” ujarnya.
Ia juga menilai pengawasan orang tua terhadap penggunaan dana bantuan pendidikan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut.
Puluhan Ribu Siswa Papua Barat Terima PIP
Pada tahun 2025, pelaksanaan PIP di Papua Barat menjangkau sebanyak 36.879 siswa dengan total bantuan mencapai Rp26,66 miliar.
Sebanyak 19.487 siswa SD menerima bantuan dengan total Rp7,82 miliar.
Sebanyak 9.118 siswa SMP menerima bantuan senilai Rp5,60 miliar.
Sebanyak 6.006 siswa SMA menerima bantuan sebesar Rp9,70 miliar.
Sebanyak 2.268 siswa SMK menerima bantuan senilai Rp3,53 miliar.
“PIP bukan sekadar bantuan tunai pendidikan, tetapi wujud kehadiran negara memastikan tidak ada anak Papua yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” kata Filep.
Filep menilai realisasi penyaluran PIP di Papua Barat masih berada di bawah sejumlah provinsi lain di kawasan Indonesia timur.
Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT tercatat memiliki 758.636 penerima PIP dengan total bantuan mencapai Rp545,34 miliar.
Sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB memiliki 470.957 penerima PIP dengan total bantuan sebesar Rp312,93 miliar.
“Tahun ini, saya usahakan agar kuota PIP Papua Barat ditambah sebanyak-banyaknya, tapi sekali lagi, saya berharap dukungan terkait akurasi Dapodik,” tutur Filep.
- Penulis :
- Shila Glorya
