Pantau - Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi 10 ribu unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Program renovasi rumah tersebut menjadi bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan hal itu usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta.
"Sekolah Rakyat menjadi pusat pemberdayaan dimana anaknya bersekolah, sementara orang tuanya diberdayakan dan didukung program strategis, salah satunya renovasi rumah agar lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian PKP," ungkap Saifullah Yusuf.
Verifikasi Rumah Penerima Bantuan Masih Berjalan
Dari total 10 ribu rumah yang diusulkan, sebanyak 5.000 unit telah dinyatakan memenuhi syarat atau clear and clean.
Persyaratan utama yang telah dipenuhi terutama terkait status kepemilikan lahan milik sendiri.
Sementara itu, sisa rumah lainnya masih dalam proses verifikasi dan validasi lapangan.
Proses verifikasi dilakukan oleh tim pendamping Kementerian Sosial bersama petugas Kementerian PKP.
Kemensos juga berupaya mencarikan solusi alternatif bagi rumah orang tua siswa yang status kepemilikannya masih menumpang, pinjam, atau sewa.
Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
"Data sudah ada dan segera kami validasi secepatnya. Kami berterima kasih kepada Pak Ara (Maruarar Sirait) yang telah memberikan perhatian serius dan mengalokasikan program ini khusus bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat," ujar Saifullah Yusuf.
Kementerian PKP Targetkan Data Rampung 1 Juni 2026
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan dukungan penuh terhadap program renovasi rumah tersebut.
Ia menyatakan Kementerian PKP berkomitmen mengalokasikan anggaran renovasi untuk 10 ribu rumah sesuai usulan dari Kementerian Sosial.
Maruarar meminta seluruh data penerima manfaat diserahkan paling lambat 1 Juni 2026.
Penyerahan data tersebut diperlukan agar proses renovasi dapat segera dilakukan secara bertahap di berbagai daerah.
"Kami setuju dan mendukung renovasi 10 ribu rumah tersebut. Kami bertekad program ini harus sukses sebagai bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang layak," kata Maruarar Sirait.
- Penulis :
- Leon Weldrick
