Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memberikan prioritas bagi angkutan distribusi pupuk subsidi di jalur terdampak bencana Lembah Anai, Sumatera Barat, agar kebutuhan petani tetap terpenuhi tepat waktu.
Alex menilai truk pengangkut pupuk subsidi harus diperlakukan setara dengan angkutan bahan bakar minyak (BBM) yang mendapat prioritas melintas di kawasan terdampak bencana.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex dalam rilis yang disampaikan di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Distribusi Pupuk Terkendala Kerusakan Jalan
Ruas Jalan Lembah Anai diketahui merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah wilayah di Sumatera Barat, termasuk jalur menuju Provinsi Riau dan Sumatera Utara.
Pemerintah saat ini masih menerapkan pembatasan lalu lintas di kawasan tersebut akibat proses perbaikan jalan nasional pascabanjir yang terjadi pada November 2025.
Alex menegaskan kelancaran distribusi pupuk subsidi harus menjadi perhatian serius pemerintah agar kebutuhan petani tidak terganggu selama musim tanam.
Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, jalur distribusi pupuk subsidi telah dipangkas dari gudang Pelaku Usaha Distribusi di Lini 2 langsung menuju Kios Pupuk Lengkap di Lini 4.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketersediaan solar subsidi,” kata Alex.
Ia mengingatkan agar kendala distribusi tidak menjadi penghambat bagi petani mendapatkan pupuk tepat waktu.
“Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4,” imbuhnya.
DPR Ingatkan Dampak pada Swasembada Pangan
Alex menilai ketepatan distribusi pupuk sangat penting karena jadwal pemupukan tanaman harus disesuaikan dengan usia tanaman.
Menurutnya, keterlambatan distribusi pupuk berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian dan hasil panen petani.
“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Alex juga mengingatkan konflik geopolitik global berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku pupuk nasional.
“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu akan ikut terganggu. Karena itu, langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia di Lini 4 harus terus diupayakan,” tandasnya.
Pemerintah sebelumnya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton yang terdiri dari 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
