Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (12/5/2026), dengan menegaskan fokus DPR pada pembahasan empat rancangan undang-undang dan 16 poin pengawasan strategis.
Puan mengatakan DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang pada tingkat satu selama masa sidang berlangsung hingga Juli 2026.
"DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang, antara lain, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri," ujar Puan.
DPR Fokus pada Pengawasan Isu Strategis
Selain fungsi legislasi, Puan menegaskan DPR juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menyebut terdapat 16 isu strategis yang menjadi perhatian utama DPR dalam masa persidangan kali ini.
Fokus pengawasan tersebut meliputi evaluasi sistem transportasi darat untuk menjamin keselamatan masyarakat, pengamanan pasukan TNI di wilayah konflik, hingga optimalisasi E-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik.
"Evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat, Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik, Optimalisasi E-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, Penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria secara komprehensif," kata Puan.
DPR juga akan menyoroti pemberian sanksi tegas kepada aparat penegak hukum yang melanggar etika profesi serta menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengendalian harga kebutuhan pokok.
"Pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi, Terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat," tuturnya.
Perlindungan Sosial dan Stabilitas Ekonomi Jadi Sorotan
Puan menyampaikan DPR memberi perhatian serius terhadap perlindungan sosial, khususnya pengawasan lembaga penitipan anak, lembaga pendidikan berasrama, dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual.
"Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, Pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama, Jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual," ujarnya.
DPR juga akan mengawasi kesiapan pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk menjaga nilai tukar rupiah dan memastikan pasokan energi bagi nelayan serta pelaku UMKM tetap aman.
"Tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, Upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan Kesiapan pemerintah dalam menghadapi resiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik," ungkap Puan.
Dalam pidatonya, Puan turut menyampaikan hasil audiensi dengan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat selama masa reses yang membahas reformasi sistem pengupahan nasional hingga reforma agraria.
Menutup pidatonya, Puan resmi membuka masa sidang DPR yang berlangsung mulai 12 Mei hingga 21 Juli 2026.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang 5 Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
