Pantau - Sebanyak 10 provinsi di Indonesia sepakat memperkuat kerja sama antardaerah melalui tiga klaster baru yang meliputi ketahanan energi, giant sea wall atau tanggul laut raksasa, serta pengelolaan sampah dalam Rapat Kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kesepakatan tersebut menambah enam klaster kerja sama yang sebelumnya telah disepakati pada Juni 2025.
Enam klaster sebelumnya meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan perwakilan sepuluh provinsi anggota FKD-MPU telah mencapai kesepakatan untuk mendukung pembangunan daerah masing-masing.
Sepuluh provinsi anggota FKD-MPU terdiri atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Ahmad Luthfi Dorong Tindak Lanjut Hasil Rapat
Ahmad Luthfi berharap seluruh provinsi segera membahas tindak lanjut dari hasil rapat kerja tersebut setelah kembali ke wilayah masing-masing.
"Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah," ungkap Ahmad Luthfi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan sepuluh provinsi anggota FKD-MPU memberikan kontribusi sebesar 62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima Arya menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap enam rencana aksi yang telah disepakati pada tahun 2025.
Ia juga mengapresiasi usulan kerja sama baru di sektor energi dan pengolahan sampah.
"Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik," kata Bima Arya.
Dalam bidang ketahanan pangan, Bima Arya menilai konektivitas distribusi harus dipikirkan bersama agar persediaan bahan pokok penting tetap terjaga.
Menurutnya, kolaborasi antardaerah sangat diperlukan untuk menjaga distribusi pangan di berbagai wilayah.
Rencana Aksi Akan Dibahas pada Juni 2026
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro mengatakan kerja sama 10 provinsi tersebut terus mengalami perkembangan.
Suhajar menyebut setelah rapat kerja gubernur, pada Juni 2026 akan digelar rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi di bidang yang telah disepakati.
"Jadi, setelah rapat kerja gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tidak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi," ujar Suhajar Diantoro.
Dari enam klaster kerja sama tahun 2025, sektor pariwisata disebut menjadi bidang yang paling terlihat perkembangannya.
Saat ini, paket wisata lintas provinsi yang melibatkan beberapa daerah dalam satu perjalanan wisata tengah dimatangkan.
Suhajar Diantoro mengatakan Dinas Pariwisata dari 10 provinsi telah bertemu pada Oktober 2025 untuk merancang program tersebut.
"Bulan Oktober 2025, Dinas Pariwisata 10 provinsi sudah bertemu dan merancang program itu," tutur Suhajar Diantoro.
- Penulis :
- Shila Glorya
