Pantau - Komisi V DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja atau Panja Keselamatan Transportasi Nasional setelah terjadinya sejumlah kecelakaan pada moda transportasi udara, darat, dan laut dalam beberapa waktu terakhir.
Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk mengevaluasi sistem keselamatan transportasi nasional secara menyeluruh.
“Ini sudah menjadi fakta bahwa terjadi hal-hal yang di luar prediksi, dan ada beberapa faktor yang saling kait-mengait. Karena itu, kami mempertimbangkan apakah perlu dibentuk Panja khusus agar pembahasannya lebih mendalam,” kata Saadiah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Menurut Saadiah, berbagai insiden transportasi yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai kasus terpisah karena terdapat faktor-faktor yang saling berkaitan.
Ia menilai evaluasi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi dan infrastruktur.
Komisi V Akan Libatkan Kementerian dan AirNav
Saadiah menjelaskan Panja Keselamatan Transportasi Nasional nantinya dapat memanggil sejumlah mitra kerja untuk memberikan penjelasan terkait berbagai insiden transportasi.
Mitra kerja yang akan dilibatkan antara lain Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, serta kementerian dan lembaga lain yang berkaitan dengan pengawasan transportasi nasional.
Menurutnya, pendekatan lintas sektor sangat penting untuk mengidentifikasi akar persoalan keselamatan transportasi secara menyeluruh.
Evaluasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga tata kelola, koordinasi antarlembaga, hingga efektivitas mitigasi risiko.
“Ini harus menjadi perhatian serius Komisi V. Kita ingin memastikan bahwa semua moda transportasi, baik udara, darat, maupun laut, benar-benar aman bagi masyarakat,” ujarnya.
DPR Pertimbangkan Investigasi Lapangan
Selain pembentukan panja, Komisi V DPR juga akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja terkait untuk meminta klarifikasi mengenai berbagai kecelakaan yang terjadi.
DPR juga membuka peluang melakukan investigasi lapangan apabila diperlukan untuk mendalami persoalan keselamatan transportasi nasional.
Saadiah berharap evaluasi menyeluruh tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret guna memperkuat sistem keselamatan transportasi di Indonesia.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan transportasi nasional semakin aman, andal, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
