Pantau - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp132 miliar pada tahun 2026 untuk memperkuat jaminan kesehatan masyarakat melalui pembayaran BPJS, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp86 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin dalam acara silaturahmi bersama Forum Kepala Lingkungan se-Kecamatan Selong dan Labuhan Haji di Lombok Timur.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita terima untuk menambah biaya BPJS yang harus dibayarkan pemerintah daerah," ungkap Haerul Warisin.
Pemerintah daerah menilai peningkatan anggaran BPJS tersebut menjadi tantangan berat di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp405 miliar.
"Tentu hal ini akan menjadi tugas yang sangat berat bagi pemerintah daerah di tengah kondisi fiskal/ keuangan daerah yang mengalami efisiensi anggaran dari pusat sejumlah Rp405 miliar lebih," katanya.
Komitmen Kesejahteraan Kepala Lingkungan
Bupati Lombok Timur juga berkomitmen menjadikan kepala lingkungan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah daerah turut merencanakan perpanjangan masa jabatan kepala lingkungan menjadi delapan tahun bagi yang berusia di bawah 60 tahun.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan menyamakan insentif pajak PBB Kecamatan Labuhan Haji dari 8 persen dan Kecamatan Selong dari 5 persen menjadi sama-sama 8 persen.
Haerul Warisin mengatakan kesejahteraan dan kenaikan gaji kepala lingkungan akan disesuaikan dengan simulasi kemampuan anggaran daerah.
"Yang penting bantu pemerintah, ikhlas bekerja. Kita berikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar aparat pemerintah tidak membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat.
"Jangan pernah membedakan, jadilah pemerintah yang adil dan merata pada masyarakat. Ketika keikhlasan itu nanti membuahkan hasil yang bagus, maka wajib bagi pemerintah untuk memperhatikan apa yang menjadi keinginan rekan-rekan semuanya," katanya.
Pemkab Andalkan Investor dan Bantuan Pusat
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis program pembangunan daerah tetap dapat berjalan meski tanpa mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strategi yang akan dilakukan pemerintah daerah meliputi mengandalkan investor dan mengajukan proposal bantuan ke pemerintah pusat.
"Tidak ada jalan lain untuk kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Lombok Timur ini, hanya dengan meminta bantuan dari pusat," ungkap Haerul Warisin.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur juga memaparkan rencana penataan Kota Selong melalui sejumlah proyek pembangunan.
Program pembangunan yang direncanakan meliputi pembangunan Masjid Agung Al-Mujahidin Selong dengan anggaran sekitar Rp50 miliar serta pembangunan kembali Gedung Wanita atau MAIS dengan anggaran sekitar Rp38 miliar.
Gedung Wanita atau MAIS nantinya akan dijadikan gedung serbaguna yang lebih representatif.
"Secara bertahap wajah Kota Selong akan dipercantik setelah rampungnya bangunan tersebut," tuturnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
