Pantau - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) berbasis etika perlu diterjemahkan ke dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum dan sanksi.
Nezar menyebut tantangan utama dalam pengembangan AI saat ini bukan lagi persoalan teknologi, melainkan bagaimana etika dapat menjadi dasar pembentukan aturan yang mengikat.
“Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Konflik Nilai Jadi Tantangan Pengembangan AI
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat menerima audiensi Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).
Menurut Nezar, pengembangan AI akan bersinggungan dengan persoalan fundamental seperti konflik nilai, norma, dan visi yang berbeda antarnegara.
“Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” katanya.
Ia menjelaskan sebagian besar model generative AI berbasis Large Language Model dikembangkan di negara-negara Barat sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan nilai dengan masyarakat Indonesia.
“Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” ungkap Nezar.
Perusahaan Teknologi Mulai Perhatikan Risiko Etis
Nezar menilai kesadaran perusahaan teknologi terhadap risiko etis dalam pengembangan AI mulai meningkat.
Ia menyebut sejumlah perusahaan kini merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak teknologi terhadap manusia.
“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” tuturnya.
Wamenkomdigi juga mendukung rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat posisi etika dalam tata kelola AI global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
