Pantau - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak Kementerian Luar Negeri bergerak cepat menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditangkap militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza, Palestina.
Hasanuddin meminta pemerintah segera mengaktifkan jalur diplomasi bilateral maupun multilateral untuk memastikan keselamatan seluruh WNI yang ditahan.
“Pemerintah harus bergerak cepat melalui jalur diplomasi bilateral maupun multilateral. Indonesia perlu menggalang dukungan di Dewan Keamanan PBB, serta meminta Komite Internasional Palang Merah (ICRC) melakukan intervensi langsung demi memastikan kondisi para WNI,” kata Hasanuddin di Jakarta, Selasa.
Ia menyebut terdapat sembilan WNI yang terdiri atas aktivis dan jurnalis yang ditangkap militer Israel dalam insiden tersebut.
DPR Sebut Penangkapan Langgar Hukum Internasional
TB Hasanuddin menilai tindakan Angkatan Laut Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan di perairan internasional merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Penangkapan terhadap relawan kemanusiaan dan jurnalis sipil di perairan internasional tidak dapat dibenarkan. Ini bukan hanya menyangkut keselamatan WNI, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap misi kemanusiaan,” ujarnya.
Menurut dia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk mereka yang menjalankan misi kemanusiaan.
Hasanuddin juga meminta pemerintah memanfaatkan jalur back channel diplomacy untuk mempercepat proses penyelamatan WNI.
Kemenlu Kecam Pencegatan Flotilla Gaza
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI telah mengecam keras tindakan Israel yang mencegat rombongan Global Sumud Flotilla di perairan Siprus.
“Kemenlu RI mengecam keras tindakan militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0,” ujar Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang.
Insiden tersebut terjadi pada Senin (18/5) waktu setempat di kawasan timur Laut Mediterania.
Pemerintah Indonesia menyatakan terus memantau kondisi para WNI yang berada dalam misi kemanusiaan tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
