Pantau - Komisi IX DPR RI menyatakan siap mengawal aspirasi Peternak Bebek Nasional (PBN) agar telur bebek dapat diakomodir dalam rantai pasok program pemenuhan gizi nasional saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bebek Nasional di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menegaskan pihaknya akan memanfaatkan fungsi pengawasan dan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperjuangkan keberlangsungan usaha peternak bebek nasional.
Komisi IX Akan Sampaikan Aspirasi ke BGN
Zainul mengapresiasi masukan yang disampaikan para peternak bebek dalam rapat dengar pendapat umum tersebut.
“Tentu kami mengapresiasi masukan saran yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di Komisi IX,” ujarnya.
Ia memastikan Komisi IX DPR RI akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Badan Gizi Nasional saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat bersama BGN.
“Tentu nanti akan kami sampaikan kepada BGN pada saat rapat dengan pendapat atau mungkin pada saat raker dengan BGN tentang pentingnya mengakomodir telur bebek sebagai bagian dari komoditas yang perlu untuk diberikan ruang dalam rantai pasok bahan baku di SPPG-SPPG,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan peternak bebek di berbagai daerah.
“Tentu, ini sangat penting untuk tetap menjaga keberlangsungan dari para peternak bebek secara nasional,” lanjut legislator Fraksi PKB itu.
Harga Pakan Ternak Jadi Sorotan
Selain meminta integrasi dengan program BGN, para peternak juga mengeluhkan tingginya harga pakan ternak yang dinilai membebani usaha mereka.
Zainul menjelaskan persoalan tata kelola impor bahan baku pakan berada di luar ruang lingkup Komisi IX DPR RI, namun pihaknya akan melakukan koordinasi lintas komisi.
“Di luar itu tentu kami akan berkoordinasi dengan komisi lain ya misalnya soal harga pakan yang tinggi dan itu menyangkut soal tata kelola impor bahan baku pangan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa RDPU hanya memiliki fungsi menyerap aspirasi sehingga tidak dapat menerbitkan komitmen legal formal dalam rapat tersebut.
“Tapi yang pasti semua aspirasi sudah kita catat di sini,” tegasnya.
Zainul menyarankan agar PBN segera membangun komunikasi langsung dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat kerja sama melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU).
“Justru yang lebih penting adalah sekarang teman-teman PBN berusaha untuk segera berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan MOU,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
