Pantau - Pemerintah pusat mengalokasikan 6.918 unit program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Nusa Tenggara Barat pada 2026, meningkat empat kali lipat dibanding alokasi tahun sebelumnya yang hanya 1.610 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan peningkatan alokasi dilakukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses rumah layak huni bagi masyarakat,” ungkap Maruarar usai mengikuti rapat koordinasi di Senggigi, Lombok Barat.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, gubernur, serta bupati dan wali kota dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara.
Program Bedah Rumah Diperluas ke Wilayah Perbatasan
Maruarar atau Ara mengatakan pemerintah juga mengarahkan program bedah rumah untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan Indonesia.
Sekitar 15 ribu unit rumah dialokasikan untuk kawasan kepulauan dan wilayah perbatasan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Wilayah sasaran meliputi Papua, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Tenggara dekat Filipina, serta Kepulauan Riau.
“Kami ingin rumah warga di wilayah terdepan Indonesia direnovasi agar lebih layak huni,” ujar Ara.
Secara nasional, pemerintah mengalokasikan 400 ribu unit bedah rumah pada 2026.
Jumlah tersebut meningkat drastis dibanding 2025 yang hanya mencapai 45 ribu unit rumah.
Pemerintah Siapkan Renovasi Rumah untuk Penderita TBC dan Sekolah Rakyat
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8 ribu rumah bagi masyarakat pengidap tuberkulosis atau TBC.
Program renovasi tersebut bertujuan mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan sekitar 10 ribu unit rumah untuk mendukung program Sekolah Rakyat.
Di sektor pembiayaan, pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit dari sebelumnya sekitar 220 ribu hingga 290 ribu unit.
Pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan bagi pelaku UMKM sektor konstruksi dan pengembang perumahan.
Melalui skema tersebut, pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen.
Untuk UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta, pemerintah menetapkan pinjaman tanpa agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi peningkatan program bedah rumah di wilayahnya.
“Masih terdapat sekitar 2 persen warga NTB dalam kategori kemiskinan ekstrem yang sebagian besar dipengaruhi kondisi rumah tidak layak huni,” kata Iqbal.
Iqbal juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam membantu pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan pembangunan daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Henrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
- Penulis :
- Shila Glorya
