Pantau - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Tengah meluncurkan program Kencan Bumil atau Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil serta Sistem Informasi Manajemen (SIM) guna menekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah tersebut.
Peluncuran program dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-54 Tahun 2026 di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Rabu.
Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengatakan program tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pendampingan kesehatan ibu hamil secara terukur dan terintegrasi.
"Marilah kita jadikan momentum HKG PKK Ke-54 ini sebagai titik balik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan," kata Nawal.
Fokus Pendampingan Ibu Hamil
Nawal menjelaskan peluncuran SIM PKK akan memudahkan organisasi dalam menentukan skala prioritas dan merespons isu strategis, termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi.
"Kita meluncurkan SIM PKK sebagai sistem informasi manajemen PKK supaya kita bisa menentukan skala prioritas dan merespons isu-isu strategis yang ada di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.
Ia menambahkan pemanfaatan sistem informasi diharapkan membuat layanan kepada ibu hamil menjadi lebih cepat, adaptif, dan tepat sasaran.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah, angka kematian ibu pada 2023 tercatat sebanyak 438 kasus, turun menjadi 427 kasus pada 2024 dan kembali menurun menjadi 337 kasus pada 2025.
Sementara hingga Triwulan I 2026, jumlah angka kematian ibu tercatat sebanyak 70 kasus.
Tren penurunan juga terjadi pada angka kematian bayi yang pada 2023 mencapai 4.612 kasus, turun menjadi 4.326 kasus pada 2024 dan kembali menurun menjadi 3.650 kasus pada 2025.
Kolaborasi Kader Kesehatan dan PKK
Nawal memastikan PKK Jawa Tengah akan fokus pada tiga langkah utama dalam pendampingan ibu hamil, yakni penjangkauan, peningkatan pengetahuan, dan pendampingan berkelanjutan.
“Bagaimana AKI ini harus kita kawal supaya angkanya tidak tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, tiga hal ini menjadi fokus pendampingan pada masa kehamilan. Satu kader satu ibu hamil,” ungkapnya.
Ia mengatakan pendampingan tidak hanya dilakukan selama masa kehamilan, tetapi juga hingga pascamelahirkan dan pengurusan administrasi.
Menurut dia, program tersebut membutuhkan kolaborasi antara kader kesehatan, kader pos kesehatan, dan kader PKK untuk mengawal kesehatan ibu hamil secara maksimal.
"Ini sifatnya kolaboratif. Jadi yang pertama adalah kader-kader kesehatan, kemudian kader pos kesehatan, lalu kader-kader PKK. Tiga kader ini yang nanti akan berkolaborasi mengawal kesehatan ibu hamil," tuturnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
