Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI karena situasi geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketidakpastian.
Prabowo Soroti Tantangan Geopolitik Global
Prabowo mengatakan Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan global akibat konflik dan ketegangan yang terjadi di sejumlah kawasan dunia.
"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian," kata Prabowo dalam pidatonya di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu.
Ia menyebut peperangan yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah turut memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
"Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita," ujarnya.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut membuat Presiden Republik Indonesia perlu hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai perekonomian dan pengelolaan negara.
"Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," ungkapnya.
Prabowo Tegaskan APBN Alat Perjuangan Bangsa
Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, termasuk melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan bangsa.
Menurutnya, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional.
"APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita," kata Prabowo.
Ia menegaskan cita-cita bangsa Indonesia adalah membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, makmur, dan berdiri di atas kaki sendiri.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut dihadiri 451 anggota dewan dan dinyatakan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam rapat itu, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta pejabat sektor ekonomi dan keuangan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
