Pantau - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan kembali hadir di mimbar DPR RI pada 16 Agustus 2026 untuk menyampaikan laporan komprehensif mengenai capaian dan kemajuan kinerja pemerintah.
Janji tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
"Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun," ungkap Prabowo.
Penyampaian laporan tersebut akan bertepatan dengan momentum pidato kenegaraan dan penyampaian Nota Keuangan serta RAPBN yang rutin digelar setiap 16 Agustus.
Pemerintah Fokus Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Dalam laporan kinerja mendatang, pemerintah akan menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan melalui jaringan koperasi nasional.
Pemerintah mencatat sebanyak 1.061 unit Koperasi Merah Putih telah beroperasi secara nasional.
Koperasi tersebut disebut menjadi fondasi awal penataan ulang sistem logistik berbasis kerakyatan.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 20.000 unit koperasi dapat beroperasi pada Agustus 2026.
Jumlah koperasi tersebut diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 60.000 unit pada akhir tahun 2026.
Presiden menegaskan jaringan koperasi akan menjadi rantai pasok pertama di Indonesia yang dikuasai langsung pemerintah.
Tujuan penguasaan rantai pasok tersebut untuk menjaga stabilitas logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akar rumput.
Melalui integrasi koperasi di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, pemerintah berharap perputaran modal ratusan triliun rupiah dapat tetap berada di dalam negeri.
Pemerintah Percepat Diversifikasi Energi Nasional
Selain sektor koperasi, laporan kemajuan pemerintah juga akan menyoroti langkah percepatan penanganan risiko krisis energi global.
Pemerintah saat ini mempercepat produksi bahan bakar biosolar berbahan baku crude palm oil atau CPO.
Pemerintah juga tengah mematangkan kajian teknis konversi kelapa sawit menjadi bahan bakar bensin.
Strategi diversifikasi energi nasional diperluas melalui rencana pengolahan batu bara menjadi solar dan gas.
Pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan limbah pertanian seperti batang jagung untuk menghasilkan energi memasak murah bagi masyarakat.
Dalam sektor ketenagalistrikan, pemerintah mengandalkan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS.
Pemerintah menargetkan kapasitas PLTS mencapai 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan.
- Penulis :
- Shila Glorya
