Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor batu bara akibat penurunan target produksi tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 19 Mei 2026.
Potensi Kehilangan Penerimaan Negara
Yulian menyoroti adanya selisih target produksi batu bara yang menurut catatannya turun sekitar 190 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, jika penurunan produksi tersebut dikalikan dengan asumsi harga acuan batu bara, maka potensi pendapatan negara yang hilang sangat besar.
"Kalau kita hitung dari sisi royalti dan pajak badan, potensinya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Ini tentu harus dijelaskan secara rinci agar kita memahami dampaknya terhadap penerimaan negara," ujar Yulian.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu memperkirakan potensi kehilangan penerimaan dari royalti batu bara mencapai sekitar Rp19,4 triliun.
Selain itu, potensi berkurangnya penerimaan dari Pajak Penghasilan atau PPh badan diperkirakan mencapai sekitar Rp20,9 triliun.
"Artinya, total potensi penerimaan negara yang berkurang bisa melampaui Rp40 triliun. Ini angka yang tidak kecil dan perlu menjadi perhatian bersama," katanya.
DPR Minta Transparansi Data Produksi
Yulian menegaskan sektor pertambangan, khususnya batu bara, selama ini menjadi salah satu kontributor utama Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak pada penurunan produksi harus didasarkan pada analisis yang akurat dan mempertimbangkan implikasi fiskal.
Ia meminta Direktorat Jenderal Minerba menyampaikan data produksi dan ekspor secara lebih rinci kepada DPR agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.
"Kalau ada perubahan target produksi, DPR perlu mengetahui dasar perhitungannya dan bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara. Dengan begitu kita bisa memastikan kebijakan yang diambil tetap menjaga kepentingan nasional," ungkapnya.
Komisi XII DPR RI disebut akan terus mengawal kebijakan sektor minerba agar selain mendukung hilirisasi, juga mampu mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
