Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempercepat tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta realisasi program strategis pertanian tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Kharis saat memimpin rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 19 Mei 2026.
Komisi IV Soroti Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI membahas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, serta progres pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026.
Abdul Kharis mengatakan Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati sejumlah poin penting guna memperkuat kinerja sektor pertanian nasional.
"Komisi IV bersama Kementerian Pertanian menyepakati agar Kementerian Pertanian melaksanakan rekomendasi BPK atas temuan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan program Kementerian Pertanian serta melakukan percepatan penyelesaian sisa tindak lanjut rekomendasi," ujar Abdul Kharis.
Politisi Fraksi PKS tersebut juga menekankan pentingnya pelaporan berkala kepada Komisi IV DPR RI terkait perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK.
Menurutnya, pelaporan berkala diperlukan agar proses pengawasan berjalan optimal dan transparan.
"Komisi IV meminta Kementerian Pertanian menyampaikan rincian pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara sistematis dan periodik kepada Komisi IV," katanya.
Percepatan Program Strategis Pertanian 2026
Selain tindak lanjut rekomendasi BPK, Komisi IV DPR RI juga meminta percepatan realisasi kegiatan dan program strategis pertanian tahun 2026.
Percepatan tersebut difokuskan pada program-program yang realisasinya masih berada di bawah 25 persen.
Abdul Kharis menyoroti sejumlah program strategis yang perlu dipercepat, di antaranya produksi kedelai, produksi tebu, akses pembiayaan, serta realisasi fisik konstruksi oplah.
"Kami meminta percepatan realisasi program-program strategis, antara lain produksi kedelai, tebu, akses pembiayaan, serta realisasi fisik konstruksi oplah sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas pertanian," ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian juga menyepakati bawang putih dan susu dimasukkan sebagai komoditas strategis nasional.
Langkah itu dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pemenuhan kebutuhan domestik.
- Penulis :
- Leon Weldrick
